Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Gelombang pengunduran diri para petinggi otoritas keuangan nasional yang terjadi secara beruntun belakangan ini dipandang sebagai dampak dari kegagalan para regulator dalam menyelaraskan langkah dengan arah kebijakan ekonomi pemerintah. Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, menilai mundurnya jajaran pimpinan Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berakar pada ketidaksiapan mereka dalam merespons ambisi besar kabinet untuk memulihkan stabilitas ekonomi nasional.
Menurut Hari, para pengambil kebijakan di sektor pasar modal tersebut kehilangan momentum dalam mengantisipasi dinamika pasar yang bergerak sangat cepat. "Faktor utama gelombang pengunduran diri mereka karena ketidakmampuan mengantisipasi kondisi dan situasi kekinian yang memberikan dampak signifikan," ujar Hari saat memberikan analisisnya, Minggu (1/2/2026).
Baca Juga : Formappi: Rentetan Keputusan Mendadak Awal 2026 Tunjukkan Pelemahan Demokrasi
Ia menggarisbawahi bahwa ketidakmampuan BEI meredam gejolak pasar, termasuk suspensi massal emiten akibat isu free float, menjadi bukti adanya jarak antara regulator dan realitas di lapangan.
Baca Juga : Estafet Kepemimpinan Darurat: OJK Tunjuk Friderica Widyasari Sebagai Nakhoda Baru
Analisis Hari juga menunjuk pada adanya benturan paradigma antara para birokrat keuangan tersebut dengan visi besar "Prabowonomics" yang diusung kabinet saat ini. Dalam situasi krisis, pemerintah menuntut adanya kesatuan komando yang solid di seluruh lini ekonomi, sesuatu yang tampaknya gagal dipenuhi oleh para petinggi yang mengundurkan diri tersebut.
"Tentunya agenda utama ‘Prabowonomics’ menjadi acuan kabinet saat ini dan itu harus satu komando," tegas Hari menanggapi diskoneksi yang terjadi di level elit, seperti dilansir RMOL.
Baca Juga : IHSG Anjlok, DPR Sentil Masalah Struktural Pasar Modal: OJK Diminta Berbenah Total
Eksodus ini diawali dengan pengunduran diri mendadak Direktur Utama BEI, Iman Rachman, pada 30 Januari 2026, menyusul anjloknya IHSG yang memicu penghentian perdagangan (trading halt). Efek domino berlanjut dengan mundurnya Ketua DK OJK Mahendra Siregar, serta jajaran komisioner penting lainnya seperti Inarno Djajadi, IB Aditya Jayaantara, hingga Wakil Ketua OJK Mirza Adityaswara.
Baca Juga : IHSG Dua Hari Disuspensi, DPR Nilai Mundurnya Dirut BEI Bentuk Tanggung Jawab Moral
Meski guncangan di level elit ini cukup hebat, Hari menilai masyarakat akar rumput belum merasakan dampak langsungnya secara drastis.
"Bagi masyarakat menengah ke bawah tidak memberikan dampak selama kebutuhan sehari-hari terpenuhi dan transaksi pasar jual beli barang masih berjalan," pungkasnya.
Baca Juga : Musa Rajekshah: Prabowonomics Momentum Bawa Indonesia Mandiri dan Sejahtera
(Emn/Nusantaraterkini.co)
Baca Juga : Catatan di Hari Ulang Tahun Gerindra ke-17, Prabowonomics dan 2029
