Kebijakan Timbulkan Kontroversial di Masyarakat, Prabowo Dinilai Perlu Lakukan Reshuffle Kabinet

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Presiden Prabowo mengirim sinyal akan ada perombakan kabinet. Prabowo menyebut akan menindak pembantunya yang bandel dan ndablek, dan akan menyingkirkan mereka yang tak mau kerja untuk rakyat.

Menanggapi itu, Pengamat politik Dedi Kurnia Syah menilai Presiden Prabowo Subianto perlu melakukan reshuffle terhadap menterinya di Kabinet Merah Putih.

Ia menilai pergantian menteri diperlukan mengingat belum ada hasil kerja yang berdampak positif. Selain itu, pergantian diperlukan mengingat adanya sejumlah kebijakan yang menimbulkan kontroversial di masyarakat.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) ini lantas mencontohkan, dalam beberapa waktu ini sudah ada dua Menteri yang membuat kontroversial di publik. Seperti Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono yang sempat disorot imbas pagar laut di sejumlah daerah dan ada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang disorot karena melarang penjualan elpiji subsidi 3 kilogram secara eceran per 1 Februari 2025.

"Reshuffle kabinet sudah menjadi keperluan Presiden sekarang ini, mengingat belum ada kebijakan atau hasil kerja yang cukup berdampak baik pada publik. Justru sebaliknya publik sudah mulai kisruh oleh keputusan menteri kabinet, misalnya Menteri ESDM Bahlil yang terbukti membuat kegaduhan, lalu menteri KKP yang sebelumnya juga berseberangan dengan Prabowo soal pagar laut," katanya, Jumat (7/2/2025).

Baca Juga: Usai Lebaran, Menteri Viral di Medsos Bakal jadi Target Reshuffle Prabowo

Selain karena faktor kinerja, Dedi menjelaskan, reshuffle kabinet juga perlu dilakukan untuk melakukan efisiensi anggaran. Ia menilai Presiden Prabowo perlu merombak jabatan menteri hingga wakil menteri yang tidak produktif tetapi menelan banyak anggaran.

"Perlu adanya penghapusan jabatan Wamen yang semestinya tidak perlu, atau menukar posisi Wamen ke menteri jika memang terbukti Wamen lebih responsif dibanding menterinya. Sisi lain, perlu ditimbang kembali untuk meringkas kabinet, agar tidak obesitas saat ini. Kementerian yang hanya memerlukan anggaran tanpa ada produktivitas perlu ditiadakan," ujarnya.

Tak Ingin Kecewakan Rakyat

Sementara itu, Anggota DPR Ali Ahmad mengapresiasi ketegasan Presiden Prabowo Subianto yang berencana akan mengganti para menteri yang tidak bisa bekerja dengan baik. Dia menilai hal itu menunjukkan bahwa Prabowo tidak ingin mengecewakan rakyat Indonesia.

Menurut dia, secara tegas Prabowo akan menyingkirkan para pembantunya yang tidak bekerja dengan baik untuk rakyat. Maknanya, presiden tidak akan segan-segan mengganti pejabat yang tidak sungguh-sungguh melayani rakyat.

"Orientasi kerja Pak Prabowo itu sangat jelas, yaitu bekerja untuk kepentingan bangsa dan rakyat," terangnya.

Gus Ali sapaan akrabnya menyatakan, rakyat ingin pemerintah bekerja dengan baik. Rakyat juga ingin pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi serta bersih dari penyelewengan kekuasaan.

Menurutnya, Presiden Prabowo berupaya keras untuk memenuhi keinginan rakyat Indonesia. Ketua Umum Partai Gerindra itu tidak ingin mengecewakan rakyat yang telah memberikan mandat sebagai presiden.

Baca Juga: Segini Uang Pensiun Seumur Hidup Menteri Jokowi yang Cuma Kerja 2 Bulan

"Presiden Prabowo bekerja ikhlas untuk rakyat dan tidak ingin mengecewakan rakyat. Seperti kata Gus Dur bahwa Pak Prabowo itu orangnya ikhlas," ungkapnya.

Untuk itu, lanjut Gus Ali, para menteri harus bekerja dengan baik semata-mata demi kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi dan golongan. Semua menteri harus mendukung Presiden Prabowo untuk menjalankan program-program kerjanya.

Tentu, Prabowo mempunyai catatan siapa saja menteri yang tidak kerjanya, menteri yang kerjanya sedang, dan menteri yang bekerja dengan baik. Dalam waktu 100 hari kerja, kinerja para menteri sudah bisa dilihat dan diukur.

Terkait wacana reshuffle, Gus Ali mengatakan perombakan kabinet menjadi hak prerogatif presiden. Prabowo memiliki kewenangan penuh untuk mengganti para pembantunya yang dinilai memiliki kinerja yang tidak baik.

"Soal reshuffle, kami serahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo. Tentu, para menteri harus berupaya meningkatkan kinerjanya," pungkas legislator asal Dapil Malang Raya itu.

(cw1/Nusantaraterkini.co)