Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, SOLO - Mantan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) mengaku kenal baik dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menggantikan Sri Mulyani.
Menurutnya, Menkeu yang baru dilantik Presiden Prabowo Subianto tersebut sangat bagus, bahkan sangat bagus.
"Bagus. Saya kenal baik dengan Pak Purbaya, sangat bagus," kata Jokowi kepada wartawan, di Solo Jumat (12/9/2025).
Baca Juga : Dobrakan Ekonomi Menkeu Purbaya: Bagi-bagi Uang Rp200 Triliun ke Bank Himbara untuk Masyarakat
Presiden RI ke-7 ini mengakui pandangan ekonomi Purbaya yang merupakan mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berbeda dari pendahulunya Sri Mulyani.
Meski demikian, ia menilai pasar bisa menerima itu.
"Kita lihat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga kembali rebound, kembali naik. Kemudian rupiah menguat, artinya pasar bisa menerima itu. Ya, tentu saja kalau pasar menerima, artinya investor, aliran uang akan kembali masuk ke negara kita," ungkapnya.
Bagi-bagi Uang Rp200 Triliun ke Bank Himbara
Pascadilantik Presiden Prabowo Subianto menggantikan Sri Mulyani, Purbaya Yudhi Sadewa memutuskan kebijakan besar untuk memutar ekonomi masyarakat yang sedang lesuh.
Dobrakan besar ini disampaikan Bendahara Negara baru ini saat rapat kerja perdana dengan Komisi XI DPR RI, di Gedung DPR, Rabu (10/9/2025) lalu.
Pria berkacamata yang gaya bicaranya pasaran ini, menegaskan akan memperbaiki koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia.
Purbaya bilang selama ini ada kesalahan pengelolaan kebijakan fiskal dan moneter yang memicu kekeringan likuiditas di masyarakat sehingga menahan laju pertumbuhan ekonomi.
Padahal, kata Purbaya, likuiditas menjadi kunci untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi.
Pada 2024, Purbaya menilai Indonesia sempat mengalami kekeringan likuiditas.
Sambung Purbaya, likuiditas perekonomian dibuat ketat oleh pemerintah dan BI dengan kondisi suku bunga tinggi, kebijakan penarikan pajak yang ekspansif dan tanpa disertai dengan kebijakan belanja tepat waktu.
"Yang saya enggak tahu Mei jatuh lagi, Juni, Juli, Agustus jatuh ke 0% jadi periode perlambatan ekonomi yang sempat 2024 gara-gara uang ketat tadi dipulihkan sedikit, tapi belum pulih penuh direm lagi ekonominya, itu dari sisi fiskal dan moneter," ungkap Purbaya dengan gaya bicaranya yang khas di hadapan Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI.
"Pemerintah karena terlambat membelanjakan anggaran, membelanjakan APBN nya, uangnya kan tetap di bank sentral, rajin narik pajak, enggak apa masuk ke bank sentral kalau dibelanjakan lagi, enggak apa, tapi kan enggak?, kita santai-santai, kering sistemnya, bank sentral kita juga sama," nilainya.
Dampaknya, lanjut Purbaya, ekonomi melambat mulai 2023 hingga jelang kuartal II-2024.
Malah, kesalahan kebijakan itu semakin direspons dengan menuding tekanan ekonomi global saat itu. Mestinya roda perekonomian Indonesia mayoritas digerakkan konsumsi domestik.
Purbaya melihat kesalahan pengelolaan likuiditas ini kerap berulang. Bahkan, pada 2025, hal tersebut kembali terjadi.
Pada Mei 2025, uang beredar kembali turun hingga capai 0% pada Agustus. Padahal, empat bulan pertama tahun ini, uang beredar sempat meningkat. Bahkan, tumbuh hingga 7% pada April 2025.
Enggan kesalahan itu berulang, Purbaya pun mengungkap kebijakan yang langsung dimulainya saat ia memaparkan kondisi ekonomi di hadapan perwakilan rakyat tersebut.
Purbaya mengumumkan, Kementerian Keuangan akan menarik uang pemerintah senilai Rp 200 triliun dari Bank Indonesia. Uang ini merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SiLPA) yang totalnya sekitar Rp 425 triliun.
Uang Rp 200 triliun yang ditarik akan diguyur ke sistem perekonomian hingga sampai tersalurkan ke masyarakat. Kebijakan ini sudah ia sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Jadi tugas saya di sini adalah menghidupkan kedua mesin tadi, mesin moneter dan mesin fiskal. Nanti saya mohon restu dari parlemen untuk saya menjalankan tugas itu. Langkah pertama sudah kami jalankan. Saya sudah lapor ke presiden, Pak, saya akan taruh uang ke sistem perekonomian. Berapa? Saya sekarang punya Rp 425 triliun di BI cash. Besok saya taruh (ke sistem) Rp 200 triliun," ungkapnya.
Purbaya pun mewanti-wanti BI, jika uang Rp 200 triliun sudah berada di sistem perekonomian, jangan diserap lagi uangnya.
"Kalau itu masuk ke sistem dan saya nanti sudah minta ke bank sentral jangan diserap uangnya. Biar aja kalian dengan menjalankan kebijakan moneter, kami dari sisi fiskal yang menjalankan sedikit. Tapi nanti mereka juga akan mendukung. Artinya ekonomi akan bisa hidup lagi," sebut Purbaya.
Baca Juga : Raker Perdana Menkeu Baru, Ketua Komisi XI Misbakhun Minta Purbaya Terjemahkan Visi Besar Presiden Prabowo
Sudah Restu Presiden
Pada kesempatan lain di Istana Presiden, Menkeu Purbaya memastikan kebijakan ekonomi menggelontorkan uang Rp 200 triliun ke system perbankan tersebut sudah direstui Presiden Prabowo Subianto.
"Sudah, sudah setuju," tegas Purbaya saat ditemui di Istana Presiden.
Lebih detail, Purbaya menyebut, uang tersebut merupakan kas negara. Pemindahan uang ke perbankan bukan dalam bentuk pinjaman melainkan tambahan likuiditas agar bisa menggenjot penyaluran kredit.
"Itu jadi sistemnya bukan saya ngasih pinjaman ke bank dan lain-lain. Ini seperti anda naruh deposito di bank, kira-kira gitu kasarnya. Nanti penyalurannya terserah bank. Tapi kalau saya mau pakai, saya ambil," terangnya.
Namun, Purbaya mengingatkan agar perbankan tidak menggunakan dana tersebut untuk pembelian Surat Berharga Negara (SBN) ataupun Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
"Jadi uangnya betul-betul ada di sistem perekonomian, sehingga ekonominya bisa jalan," tandasnya.
Purbaya juga menegaskan likuiditas melimpah ini tidak akan membuat inflasi melonjak. Ekonomi Indonesia masih di bawah potensinya yang diperkirakan sebesar 6,5% sehingga dengan realisasi sekarang artinya masih ada ruang untuk ekonomi tumbuh lebih tinggi.
"Kita masih jauh dari inflasi. Jadi kalau saya injek stimulus ke perekonomian, harusnya kalau ekonominya masih di 5%, masih jauh dari inflasi," pungkasnya, mengutip CNCB Indonesia.
Baca Juga : Hari Ini Enam Bank Terima Transfer Dana Rp200 Triliun dari Pemerintah, Percepat Perputaran Ekonomi
Suntik Uang ke Himbara
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan alasan pemindahan dana pemerintah dari Bank Indonesia (BI) sebesar Rp200 triliun ke Himbara singkatan dari Himpunan Bank Milik Negara.
Kamis (11/9/2025) saat diwawancarai lagi oleh wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Menkeu Purbaya menegaskan lagi tujuan pemindahan dana itu untuk menggerakan roda perekonomian di masyarakat.
"Jadi yang kita paksa adalah diberi bahan bakar supaya market mechanism berjalan, sehingga mereka yang tadinya santai-santai terpaksa berpikir lebih keras sedikit. Mereka kan pintar mencari proyek-proyek yang bagus untuk menyalurkan dana itu supaya tidak mengalami negative spread. Jadi, dengan cara itu uang akan menyebar di sistem perekonomian. Ekonomi akan tumbuh lebih cepat," pungkasnya penuh optimistis.
Purbaya menyebut besaran uang yang akan disalurkan ke masing-masing bank BUMN ini jumlahnya akan berbeda-beda.
“Porsinya beda-beda,” jawabnya.
Untuk diketahui saat ini Himbara terdiri dari Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Tabungan Negara (BTN). Lalu ada dua bank syariah, yakni Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Syariah Nasional (BSN).
(fer/nusantaraterkini.co)
