Pilkada Diusulkan Dipilih DPRD, Pakar: Demokrasi Tak Boleh Dikompromikan karena Alasan Finansial

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Usulan Presiden Prabowo Subianto agar kepala daerah dipilih oleh DPRD dan bukan oleh rakyat memicu perdebatan. Pasalnya, hal itu akan jadi kemunduran bagi demokrasi dan tidak bisa menghilangkan risiko korupsi.

Merespon hal itu, Pakar komunikasi politik, Hendri Satrio tidak sepakat dengan usulan Prabowo tersebut. Sebab, ia menilai manfaat pilkada langsung jauh lebih besar daripada biayanya, dan penghapusannya tidak serta-merta akan menekan risiko korupsi.

“Demokrasi tidak boleh dikompromikan hanya karena alasan finansial,” kata Hensa sapaan akrabnya, Selasa (23/12/2025).

Indonesia mulai membenahi tata kelola pemilu setelah Soeharto lengser. Pemilihan presiden langsung pertama digelar pada 2004, lalu setahun kemudian, pilkada langsung pertama dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Dengan supermayoritas dukungan di parlemen, koalisi Prabowo secara teori bisa dengan mudah mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada. Namun dalam praktiknya, Hensa menilai tidak mudah memastikan seluruh anggota koalisi mendukung usulan tersebut.

“Bagi partai-partai kecil, pilkada langsung telah memberi arena persaingan yang lebih setara dengan partai besar,” ungkap Hensa.

Ia menambahkan, Prabowo tampaknya belum sepenuhnya serius mendorong perubahan ini di parlemen.

“Saya kira ia sedang ‘testing the waters’ (tes ombak), ingin melihat bagaimana respons publik dan yang lebih penting, respons koalisinya. Jika penolakannya kuat, ia tidak akan melanjutkan rencana itu,” ungkap pendiri lembaga survei KedaiKopi ini.

Diketahui, DPR dijadwalkan mulai membahas revisi aturan pemilu pada tahun depan, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) pada Juni 2025 memutuskan pemilu legislatif nasional dan daerah digelar terpisah mulai 2029. 

(cw1/nusantaraterkini.co).