Harga Daging Sapi Tembus Rp140 Ribu, DPR Desak Pemerintah Intervensi Jelang Ramadan

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Lonjakan harga daging sapi menjelang bulan suci Ramadan kembali membuka persoalan klasik lemahnya kendali negara atas pangan strategis. 

Anggota Komisi VI DPR Imas Aan Ubudiyah, mendesak pemerintah tidak sekadar mengandalkan kebijakan impor di atas kertas, tetapi memastikan intervensi nyata untuk menekan harga di tingkat konsumen.

Saat ini, harga daging sapi dilaporkan menembus Rp140 ribu per kilogram di sejumlah wilayah seperti Banten dan Yogyakarta.

Situasi tersebut bahkan memicu aksi mogok berjualan ratusan pedagang daging di Cianjur, Jawa Barat, pada Minggu (25/1/2026), sebagai bentuk protes terhadap mahalnya harga di tingkat pengecer.

Imas menilai kondisi ini sebagai alarm serius bagi pemerintah, terutama setelah negara memberikan izin impor daging sapi sebesar 250 ribu ton kepada BUMN, ditambah kuota 30 ribu ton untuk pihak swasta. Menurutnya, kebijakan sebesar itu tidak boleh berhenti sebagai angka administratif tanpa dampak nyata di lapangan.

“Kuota impor yang besar harus berbanding lurus dengan penurunan harga di pasar. Kalau masyarakat masih membeli dengan harga mahal, berarti ada yang salah dalam tata kelola distribusi dan pengawasan. Pemerintah tidak boleh cuci tangan,” tegasnya, Senin (26/1/2026).

Ia mengingatkan, Ramadan hampir selalu menjadi momentum lonjakan harga pangan akibat meningkatnya permintaan. Karena itu, kebijakan impor seharusnya menjadi alat intervensi pasar yang efektif, bukan sekadar formalitas untuk meredam kritik publik.

Imas juga menyoroti lemahnya pengawasan distribusi daging impor, yang kerap tidak sampai ke pasar tradisional atau justru tertahan di mata rantai distribusi. Tanpa pengendalian yang tegas, kebijakan impor berpotensi hanya menguntungkan segelintir pelaku usaha, sementara konsumen tetap menanggung beban harga tinggi.

“Jangan sampai negara membuka keran impor besar-besaran, tapi rakyat kecil tetap kesulitan membeli daging. Stabilitas harga pangan bukan urusan mekanisme pasar semata, ini tanggung jawab negara,” ujarnya.

Legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat itu menegaskan bahwa pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan dan instansi terkait, harus segera melakukan operasi pasar, membuka akses distribusi yang transparan, serta menindak tegas spekulan yang bermain di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat.

“Kalau negara absen di saat seperti ini, maka kebijakan impor hanya akan menjadi kebijakan elitis yang jauh dari kepentingan rakyat. Pemerintah harus membuktikan keberpihakannya, bukan sekadar membuat keputusan,” pungkas Imas.

(cw1/nusantaraterkini.co)