Rakor Pengendalian Inflasi, Pemkab Deli Serdang Komitmen Pastikan Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok Jelang Ramadan 2026

Nusantaraterkini.co, DELISERDANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang berkomitmen untuk terus mendukung pengendalian inflasi, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, serta menyukseskan program perumahan nasional demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Komitmen ini disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Deli Serdang, Lom Lom Suwondo SS usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi, Pembahasan Antisipasi Kenaikan Harga Tiket Pesawat Jelang Ramadan dan Idul Fitri serta Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah secara zoom meeting dari Aula Cendana Lantai II, Kantor Bupati, Senin (19/1/2026).

"Ini akan menjadi perhatian kita, dicatat dan dilakukan evaluasi bila ada hal-hal yang menjadi kendala untuk ke depannya," ucapnya.

Baca Juga : Banjir Bandang Aceh, Inflasi Mengintai dan Risiko Kredit Membesar

Sebelumnya, Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di rakor tersebut meminta pemerintah daerah rutin turun ke pasar untuk memantau harga, tidak hanya satu atau dua minggu sekali, karena pergerakan harga terjadi setiap hari. 

"Pemerintah daerah saya meminta untuk aktif melaporkan persoalan signifikan terkait dengan pembahasan yang kita lakukan di setiap minggunya kepada Kemendagri dan Inspektorat Jenderal," ungkapnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Badan Pusat Statistik (BPS), Pudji Ismartini menyampaikan, secara historis, inflasi selalu terjadi pada awal Ramadan, dengan kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebagai penyumbang terbesar.

Untuk Ramadan 2026 yang diperkirakan dimulai pertengahan bulan, BPS memprediksi puncak inflasi berpotensi terjadi pada bulan berikutnya. Komoditas yang perlu diantisipasi, antara lain daging ayam ras, telur ayam ras, beras, minyak goreng, dan cabai rawit.

Baca Juga : Pemprov Sumut Klaim Keberhasilan Membangun Iklim Investasi yang Kondusif

BPS juga melaporkan, pada minggu ketiga Januari 2026, terdapat 12 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), 25 provinsi mengalami penurunan, dan satu provinsi stabil.

Terkait transportasi udara, Direktur Angkutan Udara, Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan, Agustinus Budi Hartono menjelaskan, pemerintah sebelumnya menerapkan kebijakan penurunan harga tiket pesawat pada masa puncak perjalanan (peak season) melalui paket stimulus ekonomi.

Pada periode Natal dan Tahun Baru serta Lebaran 2025, kebijakan tersebut mampu menurunkan harga tiket pesawat kelas ekonomi hingga 13–14 persen, melalui diskon biaya bandara, avtur, jasa navigasi, serta dukungan PPN ditanggung pemerintah.

"Kami berharap program ini bisa kembali dilanjutkan menjelang Ramadhan dan Idulfitri, tentu dengan koordinasi lintas kementerian dan para pemangku kepentingan," harapnya.

Baca Juga : Sumut Tutup Tahun 2025 dengan Inflasi 4,66 Persen, Gunungsitoli Catat Lonjakan Tertinggi ​

Pada agenda evaluasi Program 3 Juta Rumah, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Dr Drs Imran MSi menekankan pentingnya implementasi pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dia mengapresiasi sejumlah daerah yang progresif, termasuk Kabupaten Deli Serdang, dalam penerbitan PBG gratis bagi MBR.

"Deli Serdang termasuk daerah yang cukup progresif dalam penerbitan PBG. Ini sangat membantu percepatan program perumahan nasional," cetusnya.

(zie/nusantaraterkini.co)