Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menegaskan tak meminta-minta jatah menteri untuk ikut dalam mensukseskan Pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang.
"Tanya Prabowo (soal menteri), PKB hanya fokus untuk mensukseskan Pemerintahan mendatang," tegas Ketua Fraksi PKB DPR Jazilul Fawaid, Rabu (9/10/2024).
Gus Jazil sapaan akrabnya mengaku belum ada info soal PKB diajak ataupun diminta kadernya menjadi menteri di Pemerintahan Prabowo.
"Sampai detik belum tahu dan PKB berkomitmen mendukung Prabowo," tegas mantan Wakil Ketua MPR ini.
Pembentukan Kementerian Haji
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengaku belum tahu menahu soal kabar bakal dibentuknya Kementerian Haji untuk dapat menyelesaikan sangkarut persoalan haji selama ini menjadi biang masalah.
Namun demikian, Ketua Fraksi PKB DPR Jazilul Fawaid mengatakan, dalam hasil rekomendasi pansus haji sudah dijelaskan bahwa soal perbaikan haji harus betul-betul dijalankan rekomendasinya karena rakyat menginginkan pelaksanaan haji berjalan dengan baik.
"Belum ada putusan (Kementerian Haji) namun ada dari rekomendasi pansus butuh perbaikan dan belum tahun. Ini supaya rakyat menginginkan haji lebih baik," tegas Gus Jazil sapaan akrabnya, Rabu (9/10/2024).
Sebelumnya beredar kabar jika Pemerintahan Prabowo-Gibran bakal memisahkan antara Kementerian Agama dan Kementerian Haji.
Hal ini dimaksudkan agar persoalan haji selama ini bermasalah bisa teratasi dan tidak lagi menjadi persoalan bagi masyarakat akan melaksanakan ibadah haji.
DPR Bentuk AKD Badan Aspirasi Rakyat
DPR RI periode 2024-2029 bakal membentuk alat kelengkapan dewan (AKD) Badan Aspirasi Rakyat (BAR) akan disahkan oleh pimpinan DPR.
Ketua Fraksi PKB DPR Jazilul Fawaid menilai jika pembentukan BAR memang dulu sudah ada dan pernah diusulkan melalui mekanisme paripurna DPR dengan nama usulan program pembangunan daerah pemilihan (PPDP) yang sudah diatur melalui mekanisme dan perundang-undangan yang ada di DPR.
"Fraksi PKB memang sudah membuat sudah ada dasar hukum di UUMD3 dan tatib tapi saya dengar mudah-mudahan dilaksanakan," katanya di kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (9/10/2024).
Gus Jazil sapaan akrabnya pun mengatakan bahwa AKD BAR ini adalah usulan dari para anggota dewan untuk bisa menyerap aspirasi rakyat dengan mengusulkan suatu pembanguan di daerah pemilihan dan bukan untuk hal-hal lain.
"Ini jadi pintu atau usulan program lama usulan program pembangunan daerah pemilihan para anggota DPR biar programnya jelas," tegas mantan Wakil Ketua MPR ini.
(cw1/Nusantaraterkini.co)
