Gerindra: Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Parpol Harus Diperkuat

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan bahwa evaluasi yang dilakukan KIP terhadap keterbukaan lembaga suatu hal yang harus terus dilakukan. 

Hal ini disampaikannya terkait dengan presentasi uji publik monitoring dan evaluasi yang digelar oleh Komisi Informasi Pusat (KIP).

Baca Juga : 15 Anggota Polrestabes Medan Masuk DPO Sudah Dipecat, Polda Sumut: Itu Semangat Keterbukaan

Menurut Muzani, uji publik monitoring dan evaluasi keterbukaan sebuah lembaga seperti partai politik harus didorong dan diperkuat agar setiap masyarakat di Indonesia dapat mengakses data-data yang disajikan oleh partai politik sebagai pemenuhan informasi yang dibutuhkan. 

Baca Juga : Keterbukaan Informasi Sumatera Utara Terbaik Kelima Nasional

“Saya kira monitor dan evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat hari ini dan yang terus dilaksanakan setiap tahun adalah sesuatu yang sangat positif, mendorong kesadaran bagi para lembaga-lembaga publik untuk terus menjaga diri bahwa keterbukaan publik harus terus terjaga karena mereka pertama menggunakan uang negara,” katanya, Jumat (14/11/2024). 

Partai politik seperti Gerindra saat ini mendapat dana bantuan politik dari pemerintah. Dana tersebut, kata Muzani, wajib dipertanggungjawabkan dengan baik dan dilaporkan kepada masyarakat seluas-luasnya.

Baca Juga : Mengecek Status Kelayakan Penerima Bantuan Pendidikan KIP dan PIP

“Partai Gerindra hari ini telah mempresentasikan kepada KIP tentang pendanaan uang negara yang digunakan oleh partai. Misalnya, pendidikan politik, rekruitmen, dan konsolidasi yang sifatnya itu menjadi kegiatan rutin partai Gerindra di setiap tingkatan. Dan kami selalu mencatat dan mengupload ke website partai Gerindra atas penggunaan dana tersebut,” jelasnya. 

Baca Juga : Partai Gerindra Gelar Sosialisasi Penggunaan Cortex Bersama Direktorat Jenderal Pajak

“Karena itu setiap rupiah yang diberikan negara kepada lembaga publik harus bisa dipertanggung jawabkan apa dan bagaimana keuangan yang digunakan. Maka monitoring dan evaluasi evaluasi yang diselenggarakan oleh KIP adalah upaya untuk penyadaran bahwa monitoring dan evaluasi sesungguhnya bukan oleh KIP tetapi yang dilakukan oleh rakyat dan netizen,” tambah Ketua MPR itu. 

Itu sebabnya, Muzani berharap, kegiatan monitoring keterbukaan lembaga oleh KIP dapat terus dilakukan. Menurutnya, setiap partai harus memiliki kesadaran untuk terus melakukan keterbukaan kepada masyarakat atas informasi dan pertanggungjawaban sebagai regenerasi kepemimpinan. 

Baca Juga : DPP Partai Gerindra Sosialisasikan Sistem Perpajakan Cortex ke Seluruh Kader

“Itulah penyadaran yang akan terus dilakukan oleh KIP sehingga lembaga-lembaga publik kita terus terjaga dalam hal menggunakan keuangan negara dalam hal mengambil keputusan - keputusan hukum dan politik. Sebab partai politik adalah instrumen penting dalam rekruitmen seorang calon pemimpin baik di pusat dan daerah,” tutupnya. 

(cw1/Nusantaraterkini.co)