Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
nusantaraterkini.co">Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Komisi X DPR menilai agenda tahunan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang diberlakukan pemerintah dinilai gagal, karena orang tua murid cenderung tetap memilih sekolah favorit. Sikap itu terjadi hampir di semua daerah.
Karenanya, sistem PPDB yang sudah tujuh tahun sudah pantas diganti. Pasalnya, Konsep itu dianggap gagal di dalam melaksanakan penerimaan siswa baru, karena yang tujuan awalnya untuk menghilangkan sekolah favorit, ternyata tidak tercapai.
Baca Juga : Perubahan Jalur SPMB Didukung DPRD Sumut, Sistem Zonasi Dinilai Rawan Manipulasi
"Orang tua masih terus memburu sekolah favorit dan sasaran PPDB agar calon siswa yang berada di sekitar sekolah bisa masuk ke sekolah terdekat, ternyata tidak terbukti,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf, Jumat (5/7/2024).
Baca Juga : Komisi X DPR: Sistem Penerimaan Murid Baru Harus Lebih Adil dan Inklusif
Karena itu dia mendorong agar dicarikan formula baru yang lebih adil dengan sistem prestasi atau melalui tes sekalipun, orang tua murid memang ingin anaknya masuk ke sekolah tertentu.
“Konsep ini gagal, tidak perlu berlanjut. Tahun ini ada presiden baru, menteri baru, sehingga harus kita ubah,” kata politikus Partai Demokrat ini.
Baca Juga : Banyak Truk Tronton Makan Korban di Jalur Pantura Pekalongan, Warga Minta Tindakan
Masalah yang paling mendasar menurut Dede, adalah masalah rasio jumlah sekolah dengan jumlah siswa yang tidak seimbang.
Baca Juga : MBG Disambut Meriah Ratusan Siswa SMPN 6 Pemalang
Akibatnya sistem zonasi yang digunakan pada sistem PPDB tidak bisa diterapkan sepenuhnya karena kekurangan jumlah sekolah.
“Masalahnya yang belum diselesaikan negara adalah jumlah sekolah. Jadi kalau kita berbicara kenapa PPDB dan sistem zonasi gagal ini masih terjadi terus-menerus, karena jumlah sekolah dan jenjang pendidikan tidak sama dengan jumlah siswa yang lulus,” ungkapnya.
Untuk itu, solusinya dibutuhkan sekolah baru. Tetapi masalahnya, pembangunan sekolah baru domainnya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sehingga diperlukan pembicaraan masalah itu dengan komisi lain di DPR RI.
"Kalau 20 persen anggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebenarnya cukup. Namun, masalahnya anggaran itu tersebar di pendidikan negeri dan swasta," terangnya.
Dede Yusuf juga meminta agar anggaran pendidikan yang 20 persen dari APBN difokuskan di Kemendikbud agar pembangunan sekolah baru bisa dilakukan.
Dia mengatakan selama ini anggaran pendidikan menjadi minim karena tersebar di sejumlah kementerian lain sehingga tidak cukup untuk membangun sekolah.
“Kami (Komisi X DPR) akan perjuangkan anggaran pendidikan. Kita mencari formula adanya sekolah semuanya favorit. Karena itu saya senang kembalikan anggaran pendidikan ke kementerian pendidikan,” tegasnya.
Terkait dengan masalah itu Dede mengemukakan bahwa Komisi X DPR meminta pemerintah membentuk Satuan tugas (Satgas) pengawasan PPDB dengan melibatkan Ombudsman, Pemerintah Daerah, dan Kemendikbud. Sedangkan opsi yang kedua adalah jika PPDB ini lebih banyak penyimpangan maka sistem itu harus kembali kepada tes.
Dede juga membenarkan, saat ini pemerintah telah melakukan perbaikan pada sistem PPDB. Semisal pada sistem zonasi yang tidak lagi melihat Kartu Keluarga (KK) melainkan pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) .
Dengan demikian, ketika seorang calon siswa mendaftar dengan memilih sekolah terdekat sesuai KK, maka yang dilihat adalah sekolah asal siswa tersebut. Jika ternyata sekolah sebelumnya dari tempat yang jauh, maka pendaftar tersebut akan dinyatakan tidak lolos verifikasi.
Sementara itu, Pengamat Pendidikan, Asep Sapaat mengatakan bicara soal PPDB yang menarik yakni untuk menghilangkan istilah sekolah favorit.
"Karena istilah sekolah favorit sebenarnya persepsi. Karena sampai faktanya adalah kalau bicara konteks pendidikan, ya tentu hal yang positif, kalau bicara favorit kan sebenarnya ada indikator ada indikatornya," kata Asep Sapaat.
Menurutnya, indikator sekolah berkualitas kunci pentingnya adalah bicara soal manajemen sekolah yang ada di kepemimpinan sekolah yang efektif.
Selanjutnya, bicara soal infrastruktur. Sekolah favorit pasti memiliki gedung bagus, laboratorium yang lengkap serta ukuran-ukuran lain yang mudah dipahami dan dilihat.
"Sebenarnya ketika niat awal menghilangkan semua pokoknya bisa pikir hari ini faktanya gagal. Tugas berat pemerintah adalah memastikan semua sekolah yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia harus dapat akses pendidikan lebih berkualitas," pungkasnya.
(cw1/nusantaraterkini.co)
