DPR Desak Percepat Izin Tambang Rakyat agar Negara Tak Terus Kehilangan Penerimaan

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi XII DPR Sartono Hutomo, meminta pemerintah mempercepat legalisasi pertambangan rakyat di Kepulauan Bangka Belitung. 

Langkah tersebut dinilai penting mengingat sebagian besar masyarakat di daerah itu menggantungkan penghidupan pada sektor pertambangan timah.

Menurutnya, keterbatasan pilihan lapangan pekerjaan membuat banyak warga memilih melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup.

"Bagaimana hal ini antisipasinya? Saya pikir perlu dipertimbangkan juga dengan legalisasi penambangan rakyat melalui percepatan penetapan WPR dan penerbitan IPR," kata Sartono, Rabu (8/7/2026).

Ia menjelaskan, percepatan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) serta penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor pertambangan.

Selain memberikan legalitas, Sartono menilai aktivitas pertambangan rakyat yang berizin akan lebih mudah diawasi oleh pemerintah. Dengan demikian, aspek keselamatan kerja, pengelolaan lingkungan, hingga kewajiban reklamasi dapat dipantau secara lebih efektif.

"Kalau aktivitasnya legal, tentu bisa dimonitor dan dipertanggungjawabkan. Reklamasinya juga dapat diantisipasi. Kalau tidak, negara juga tidak mendapatkan manfaat dari aktivitas tersebut," ujarnya.

Politikus Partai Demokrat itu menegaskan legalisasi pertambangan rakyat memang bukan solusi tunggal atas berbagai persoalan di sektor pertambangan. 

Namun, kebijakan tersebut dinilai dapat menjadi salah satu langkah konkret untuk menekan praktik tambang ilegal sekaligus meningkatkan tata kelola pertambangan yang lebih tertib dan berkelanjutan.

(LS/Nusantaraterkini.co)