DPR Desak Pemerintah Beri Bantuan dan Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Kenaikan LPG

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah mendesak pemerintah segera memberikan bantuan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdampak kenaikan harga LPG nonsubsidi.

Menurutnya, langkah konkret diperlukan untuk menjaga keberlangsungan usaha masyarakat kecil, mulai dari bantuan langsung tunai, kemudahan akses kredit, hingga relaksasi cicilan perbankan bagi pelaku UMKM yang memiliki pinjaman.

“Kenaikan LPG nonsubsidi ini tentu berdampak luas, terutama bagi pelaku UMKM yang sangat bergantung pada energi tersebut dalam menjalankan usahanya. Kami meminta pemerintah segera turun tangan memberikan dukungan nyata agar UMKM tetap bisa bertahan,” ujarnya, Jumat (24/4/2026).

Ia menjelaskan, banyak pelaku UMKM saat ini menghadapi dilema dalam menentukan harga jual pasca kenaikan LPG. Di satu sisi, kenaikan harga berisiko menurunkan daya beli konsumen. Namun di sisi lain, jika harga tidak disesuaikan, pelaku usaha harus menanggung lonjakan biaya produksi.

“Ibarat buah simalakama, khususnya bagi usaha makanan yang sangat bergantung pada LPG. Ketika harga dinaikkan, mereka khawatir kehilangan pembeli. Namun jika tidak dinaikkan, margin usaha semakin tergerus,” jelasnya.

Kaisar mengusulkan pemerintah menyiapkan berbagai instrumen kebijakan untuk membantu UMKM, termasuk subsidi energi yang lebih tepat sasaran serta relaksasi kredit bagi pelaku usaha yang mengalami tekanan likuiditas.

“Bantuan langsung bisa menjadi langkah cepat untuk menjaga daya tahan UMKM. Selain itu, relaksasi cicilan kredit juga sangat penting agar pelaku usaha tidak semakin terhimpit kewajiban finansial,” tambahnya.

Ia mengingatkan, tanpa intervensi cepat dari pemerintah, dampak kenaikan LPG dapat meluas, mulai dari meningkatnya risiko UMKM gulung tikar, bertambahnya angka pengangguran, hingga penurunan daya beli masyarakat.

“UMKM ini adalah tulang punggung ekonomi rakyat. Jika mereka tidak diselamatkan, efek domino akan sangat luas, mulai dari penurunan konsumsi rumah tangga hingga terganggunya stabilitas ekonomi di tingkat lokal,” tegasnya.

Sebagai sektor strategis, UMKM memiliki peran vital dalam perekonomian nasional, baik dalam menyerap tenaga kerja, mendorong pemerataan ekonomi, hingga menjaga ketahanan ekonomi di tengah krisis.

“Keberpihakan kepada UMKM bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan keharusan. Pemerintah harus hadir memastikan UMKM tetap hidup, tumbuh, dan menjadi penopang utama ekonomi nasional,” pungkas Kaisar.

(LS/Nusantaraterkini.co)