Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, MEDAN – Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar mengganti Musa Rajekshah (Ijeck) dari posisi Ketua DPD I Golkar Sumatera Utara (Sumut) memantik gelombang perlawanan dari pengurus DPD II di daerah. Sejumlah kader menilai kebijakan tersebut sarat kepentingan elite dan berpotensi mengganggu stabilitas organisasi partai di daerah strategis secara politik dan ekonomi.
Penunjukan Ahmad Doli Kurnia Tanjung sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Golkar Sumut melalui SK DPP dinilai tidak mencerminkan karakter Golkar sebagai partai kader. Bahkan, sebagian pengurus daerah secara terbuka menuding adanya “kekuatan besar” yang menyetir keputusan tersebut.
Ketua DPD II Golkar Pematangsiantar, Mangatasi Silalahi, menyebut keputusan DPP sebagai bentuk ketidakadilan terhadap Ijeck yang selama ini dinilai sukses menjaga soliditas dan elektabilitas Golkar di Sumatera Utara.
Baca Juga : Musda Golkar Sumut XI Sebentar Lagi, Berikut Susunan Panitianya
“Golkar bukan partai yang dikendalikan satu figur. Ini partai kader. Keputusan ini menyakiti kader di daerah dan mencederai semangat kolektif,” ujar Mangatasi, Kamis (18/12/2025).
Menurutnya, alasan DPP yang menyebut belum terlaksananya Musda Golkar Sumut sebagai dasar penunjukan Plt dinilai tidak tepat. Ia menegaskan bahwa keterlambatan Musda bukan disebabkan ketidaksiapan DPD, melainkan karena tidak adanya kepastian jadwal dari DPP.
“Pak Ijeck selalu siap kapan pun Musda diperintahkan. Jadi alasan itu tidak relevan,” tegasnya.
Baca Juga : Dukung Andar Amin Harahap, 23 Ketua DPD Deklarasi Calon Ketua Golkar Sumut 2025-2030
Mangatasi juga menyoroti kontribusi Ijeck dalam mengantarkan Golkar kembali berjaya di Sumut, termasuk kemenangan Pileg dan keberhasilan menempatkan kader sebagai Ketua DPRD Sumut—sebuah capaian penting dalam peta kekuatan politik daerah.
Desakan Copot Ketua Umum
Baca Juga : Momen Ketum PP AMPG Said Aldi Al Idrus Pulang dari Palestina, Bawa Pesan Bahlil Lahadalia ke Sumut
Lebih jauh, Mangatasi secara terbuka menyebut Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas polemik ini. Ia bahkan menilai, jika logika penunjukan Plt digunakan, maka posisi ketua umum justru yang seharusnya dievaluasi.
“Kalau ada yang harus di-Plt-kan, justru ketua umum, bukan Ketua DPD Sumut,” ujarnya.
Baca Juga : Firman Soebagyo: Keliru Kaitkan Isu Sawit Papua dengan Menteri ESDM Bahlil
Nada serupa disampaikan Ketua DPD II Golkar Tapanuli Utara, FL Fernando Simanjuntak. Ia menyebut SK DPP tersebut terkesan dipaksakan dan tidak memiliki dasar organisasi yang jelas.
“Ini seperti keputusan tanpa alasan. Ijeck dicopot tanpa penjelasan. Jika praktik seperti ini dibiarkan, maka semua ketua daerah berprestasi bisa mengalami nasib serupa,” kata Fernando.
Fernando bahkan mengancam akan meninggalkan Partai Golkar jika keputusan tersebut tidak dicabut. Menurutnya, membesarkan partai tidak seharusnya berujung pada pengabaian kontribusi kader daerah.
Sebagaimana diketahui, DPP Golkar menerbitkan SK Nomor Skep-132/DPP/GOLKAR/XII/2025 tertanggal 14 Desember 2025 yang menunjuk Ahmad Doli Kurnia Tanjung sebagai Plt Ketua DPD Golkar Sumut hingga Musda digelar. SK tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Bahlil Lahadalia dan Sekjen Muhammad Sarmuji.
Menariknya, dalam SK tersebut hanya posisi Ketua DPD I yang diganti, sementara struktur pengurus hasil revitalisasi periode 2020–2025 tetap dipertahankan. Kondisi ini memunculkan tanda tanya di kalangan kader terkait konsistensi kebijakan organisasi.
Situasi ini dinilai berpotensi memengaruhi stabilitas internal Golkar Sumut, khususnya dalam menghadapi agenda politik dan konsolidasi ekonomi-politik daerah ke depan.
(Dra/nusantaraterkini.co)
Sumber: MedanBisnisDaily
