Diduga Salahgunakan Anggaran, Belasan Mahasiswa Minta Wali Kota Binjai Copot Kepala BPKAD dan PUPR

nusantaraterkini.co, BINJAI - Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Pimpinan Cabang Himpunan Mahasiswa Al-Washliyah (PC HIMMAH) Kota Binjai menggelar aksi unjukrasa di depan Kantor Pemerintah Kota (Pemko) Binjai, Senin (11/8/2025). 

Dalam aksi ini, massa meminta agar Wali Kota Binjai mencopot jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Binjai yang diduga gagal mengelola dan penyalahgunaan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit 2023. Dana tersebut telah masuk ke kas Pemko Binjai pada 2023, tetapi proyek yang dibiayai baru terlaksana di 2024.

"Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar. Sejumlah proyek pemeliharaan jalan yang dibiayai DBH Sawit 2023 ternyata belum lunas pembayarannya per 31 Desember 2024, meski serah terima pekerjaan sudah dilakukan," kata Ketua Orasi, Wanda.

Proyek tersebut, jelas Wanda, mencakup perbaikan di Jalan Jamin Ginting, Jalan Bangau, Jalan Sei Lepan, Jalan Sei Bahorok, dan Jalan Gunung Bendahara. Total nilai kontrak mencapai miliaran rupiah, sementara sisa pembayaran berkisar ratusan juta hingga lebih dari satu miliar rupiah.

"HIMMAH Binjai dengan tegas menuntut Wali Kota mencopot Kepala BPKAD. Menurut kami, pejabat tersebut telah gagal mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel," tegasnya.

Selain DBH Sawit, HIMMAH Binjai juga menyoroti proyek penataan gedung dan lanskap Masjid Al-Qur’an Center Kota Binjai senilai Rp5,66 miliar. Proyek yang dikerjakan CV Rury Ariska ini mengalami dua kali adendum, tetapi tetap terlambat selesai.

Mahasiswa menduga perencanaan awal proyek ini tidak matang, bahkan berpotensi merugikan keuangan daerah. Mereka menuntut Wali Kota segera mencopot Kepala Dinas PUPR dan meminta aparat hukum mengusut dugaan korupsi dalam proyek tersebut.

"Kota Binjai sedang sakit di bagian vitalnya," pungkasnya. Wanda mengajak pejabat untuk melihat langsung kondisi jalan rusak yang kerap memicu kecelakaan, serta memperhatikan nasib guru honorer yang gajinya tertunda karena dugaan penyalahgunaan anggaran.

Ia juga menekankan pentingnya teladan kepemimpinan seperti Umar bin Khattab, yang berani menegur bawahannya ketika rakyat mengeluh.

Mahasiswa HIMMAH juga menyinggung dugaan kejanggalan pada Dana Insentif Fiskal (DIF). Mereka menilai Kepala BPKAD, Erwin Toga, tidak mampu mengelola anggaran secara transparan dan layak dicopot dari jabatannya.

Informasi yang diperoleh wartawan menyebut Erwin Toga pernah mengklaim adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp1,2 miliar dari total Rp20,8 miliar. Namun, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, dinyatakan tidak ada SILPA.

Ketidaksesuaian antara pernyataan lisan dan dokumen resmi seperti LHP dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Binjai memperkuat dugaan adanya penyimpangan. Fakta bahwa LKPJ tidak mencantumkan SILPA dari dana DIF menimbulkan kecurigaan publik bahwa ada yang tidak beres dalam pengelolaannya.

Berselang waktu, kekecewaan mahasiswa memuncak setelah tidak ada satu pun pejabat Pemko Binjai yang menemui mereka. 

"Kami berjanji massa lebih banyak dan massa lebih besar dari ini jika tidak ada yang mau jumpai," tegas Wanda.

Namun, aksi kali ini tidak mendapat respons langsung dari pejabat. Kekecewaan massa memuncak hingga mereka melemparkan karton berisi keresahan ke halaman kantor wali kota.

(Dra/nusantaraterkini.co).