Desak Penyelamatan Hutan Adat Desa Dege, Badko HMI Malut Minta Operasional PT SWM Dihentikan

Nusantaraterkini.co, MALUT-Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Maluku Utara (Malut) mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk segera menghentikan seluruh aktivitas operasional PT SWM di kawasan Desa Dege. Desakan ini dipicu oleh meningkatnya kekhawatiran atas ancaman deforestasi, kerusakan ekologis, dan pengabaian hak-hak masyarakat adat setempat.

​Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda (PTKP) Badko HMI Malut, Supriadi R Hambali, menegaskan, perambahan hutan adat oleh alat berat korporasi berpotensi merusak tatanan ekologi secara permanen serta memicu bencana alam seperti erosi dan banjir.

​"Hutan adat Desa Dege adalah benteng ekologis, sumber air, dan warisan budaya warga. Eksploitasi yang mengabaikan hak masyarakat adat ini harus dihentikan demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih masif," ujar Supriadi R Hambali, Sabtu (29/8/2026).

Ia menilai ekspansi pembukaan lahan maupun jalur operasional oleh pihak korporasi dinilai kerap mengabaikan hak-hak mendasar masyarakat adat. Wilayah hutan yang menjadi tumpuan ruang hidup dan penghidupan warga dinilai kian terdesak oleh masuknya alat berat dan perambahan hutan tanpa transparansi serta sosialisasi yang utuh.

Hutan adat Desa Dege, lanjut Supriadi, bukan sekadar hamparan pepohonan bernilai ekonomis semata, melainkan benteng ekologis, sumber resapan air, sekaligus warisan budaya yang sakral bagi generasi masa kini dan mendatang. 

"Hilangnya tutupan hutan dikhawatirkan dapat memicu bencana alam seperti erosi, sedimentasi aliran sungai, hingga banjir yang langsung merugikan warga sekitar," ungkapnya.

BADKO HMI Malut turut menyoroti berbagai laporan dugaan pelanggaran lingkungan, termasuk praktik pembukaan jalan dan indikasi perusakan hutan yang berulang kali dikeluhkan oleh masyarakat setempat. 

"Oleh karena itu, penghentian sementara seluruh aktivitas korporasi dinilai menjadi langkah mutlak guna mencegah kerusakan yang lebih masif," lanjutnya.

Supriadi mendesak Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama dinas terkait dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk segera turun ke lapangan. Lembaga-lembaga berwenang tersebut diminta melakukan evaluasi menyeluruh serta audit perizinan lingkungan terhadap aktivitas operasional PT SWM di kawasan Dege.

Selain evaluasi izin, HMI Malut juga meminta aparat penegak hukum bertindak tegas apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana kehutanan maupun perusakan lingkungan. "Harus ada penegakan hukum yang transparan dan tanpa pandang untuk bulu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat adat yang terdampak," tegasnya.

Organisasi mahasiswa Islam tertua ini menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu-isu keadilan agraria dan pelestarian lingkungan di wilayah Maluku Utara. Mereka berpandangan bahwa agenda investasi maupun pembangunan ekonomi daerah tidak boleh mengorbankan hak ulayat warga dan mengorbankan keselamatan ruang hidup rakyat.

Supriadi mengingatkan bahwa pembiaran terhadap perambahan hutan adat hanya akan memperdalam jurang konflik sosial antara korporasi dan masyarakat setempat. Pemerintah daerah dituntut hadir sebagai pelindung rakyat dan ekosistem, bukan sekadar memfasilitasi kepentingan bisnis semata.

"Kami siap menggalang konsolidasi bersama elemen masyarakat sipil, aktivis lingkungan, dan warga adat Desa Dege untuk menempuh langkah advokasi yang lebih besar. Aksi akan terus kami lakukan hingga penghentian aktivitas PT SWM dan penetapan perlindungan hutan adat Dege terealisasi secara sah," pungkasnya.

(Akb/Nusantaraterkini.co)