Demo di Kejati Sumut, Massa Aksi Desak Usut Tuntas Dugaan Penggelembungan Harga Lahan Eks Rumah Singgah Covid-19

Nusantaraterkini.co, MEDAN-Massa yang mengatasnamakan Dewan Pimpinan Pusat Rakyat Aktivis Jalanan (DPP RAJA) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut), Jalan Jenderal Besar A.H. Nasution, Medan, Senin (31/8/2026). Aksi tersebut menyuarakan dugaan korupsi pengadaan tanah eks Rumah Singgah Covid-19 di Kota Pematangsiantar tahun anggaran 2025 bernilai Rp14,5 miliar.

​Ketua Umum DPP RAJA YM Fiqri, menegaskan, adanya indikasi mark up atau penggelembungan harga tanah di Jalan Sisingamangaraja yang dinilai jauh melampaui harga pasar maupun Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Pihaknya mendesak penyidik Kejati Sumut untuk memeriksa Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi serta jajaran pihak terkait.

"Kami meminta Kejati Sumut bertindak tegas. Periksa Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, selaku pemegang kebijakan tertinggi daerah," ujar Fiqri.

Menurut Fiqri, persoalan itu tidak berhenti pada nama wali kota. RAJA juga meminta Kejati Sumut mendalami tiga nama lain yang disebut berkaitan dengan transaksi pengadaan tanah tersebut.

"Periksa juga Alwi Adrian Lumban Gaol, Arri Suswandhy Sembiring, dan Jony Lee. Segera tetapkan tersangka dan penjarakan mereka jika terbukti merugikan keuangan negara," tegasnya.

Alwi diketahui menjabat sebagai Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pematangsiantar. Sementara Arri Suswandhy Sembiring disebut sebagai rekanan atau pihak swasta terkait. Sedangkan Jony Lee disebut sebagai pengembang sekaligus pihak swasta pemilik Hak Guna Bangunan (HGB) atas lahan tersebut.

Menurutnya, Kejati Sumut memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan anggaran negara apabila terdapat laporan dan informasi yang mengindikasikan adanya pelanggaran.

"Kami meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara jangan ragu dan jangan takut untuk memberantas korupsi yang saat ini kami nilai masih terjadi di berbagai kabupaten di Sumatera Utara," tegasnya.

Sementara Kasi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Rizaldi, mengatakan, pihaknya telah melakukan penyelidikan terhadap dugaan kasus tersebut. Kejaksaan juga masih mendalami perkara dengan memeriksa sejumlah pihak yang berkaitan.

“Penyidik pidana khusus dalam penanganan perkara tersebut sudah memanggil dan memeriksa orang-orang yang berkaitan dengan perkara. Kurang lebih 11 orang sudah dipanggil dan diperiksa,” kata Rizaldi.

Juru Bicara Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara itu juga menyebut pihaknya masih mendalami dugaan keterlibatan Wali Kota Pematangsiantar dalam perkara tersebut.

“Untuk penetapan tersangka dalam kasus ini, kami masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa saksi-saksi. Jika cukup alat buktinya, maka penyidik akan menetapkan tersangka jika terbukti,” tandasnya. 

(Ton/Nusantaraterkini.co)