Bobby Nasution Ngantor di Nias Bareng DPRD, Akademisi: Legacy Baru Tata Kelola Sumut

Nusantaraterkini.co, MEDAN – Langkah Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution berkantor di Kepulauan Nias bersama jajaran DPRD Sumut dinilai menjadi warna baru dalam tata kelola pemerintahan daerah. Kehadiran eksekutif dan legislatif secara langsung di daerah disebut menunjukkan pola kepemimpinan yang lebih agile, inklusif, dan kolaboratif.

Penilaian tersebut disampaikan Akademisi Universitas Dharmawangsa Medan, Dr. Rahman Tahir, M.IP, Sabtu (8/8/2026).

Menurut Rahman, keputusan Bobby Nasution untuk tidak hanya bekerja dari pusat pemerintahan, tetapi turun langsung ke Nias bersama Komisi D DPRD Sumut, dapat menjadi sebuah legacy atau warisan baru dalam praktik pemerintahan di Sumatera Utara.

"Gubernur Bobby telah membangun legacy baru dalam tata kelola pemerintahannya dengan 'ngantor bareng' Komisi D DPRD Sumut turun langsung ke Nias untuk melihat dan mengawal pembangunan," ujar Rahman Tahir.

Dosen Administrasi Publik Universitas Dharmawangsa itu menilai pola tersebut merupakan langkah visioner. Ia berharap model kepemimpinan yang diterapkan Bobby dapat menjadi contoh bagi kepala daerah lain, khususnya para bupati dan wali kota di Sumatera Utara.

Rahman menyebut pendekatan tersebut mencerminkan konsep Agile Government, yakni pemerintahan yang mampu bergerak cepat, responsif terhadap persoalan masyarakat, sekaligus terbuka terhadap kolaborasi lintas lembaga.

"Ini sangat jarang dimiliki gubernur atau kepala daerah lain. Bobby secara terbuka mengajak legislatif untuk bersama-sama turun langsung mengawasi pembangunan," katanya.

Eksekutif dan Legislatif Punya Fungsi Berbeda

Rahman menjelaskan, secara kelembagaan gubernur memiliki kewenangan menjalankan pemerintahan daerah, melaksanakan kebijakan serta mengoordinasikan perangkat daerah.

Sementara itu, DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan.

Perbedaan kewenangan tersebut, menurut Rahman, bukan menjadi penghalang untuk membangun sinergi. Sebaliknya, hubungan antara eksekutif dan legislatif justru menjadi bagian penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang sehat.

"Perbedaan fungsi tersebut justru merupakan bagian penting dari mekanisme tata kelola pemerintahan daerah," ujarnya.

Nias Jadi Ujian Nyata Kolaborasi Sumut Berkah

Rahman menilai Kepulauan Nias menjadi lokasi yang strategis untuk menguji langsung semangat Kolaborasi Sumut Berkah yang diusung Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Menurutnya, tagline tersebut seharusnya tidak berhenti sebagai slogan, tetapi diterjemahkan melalui kerja nyata berupa percepatan pembangunan, pemerataan pelayanan, pengawasan program, serta keterlibatan masyarakat.

"Nias sebagai daerah tertinggal menjadi tempat yang tepat untuk mengimplementasikan tagline 'Kolaborasi Sumut Berkah'. Bahwa tagline ini tidak berhenti hanya pada narasi, tetapi percepatan pembangunan, pemerataan, pengawasan DPRD, dan pelayanan masyarakat dapat berjalan bersama," katanya.

Ia mengatakan, program berkantor di Nias dirancang untuk mendorong percepatan pembangunan di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan hingga infrastruktur.

Kehadiran pemerintah dan DPRD secara langsung di lapangan juga dinilai dapat memperkecil jarak antara pengambil kebijakan dengan persoalan yang dihadapi masyarakat.

"Di bawah tangan dingin Bobby, kedua lembaga mampu berjalan beriringan karena memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan pembangunan berjalan efektif," ucap Rahman.

Dinilai Bukan Pemimpin yang Antikritik

Lebih jauh, Rahman menilai keputusan Bobby melibatkan Komisi D DPRD Sumut dalam agenda kerja di Nias mengirimkan pesan politik dan tata kelola yang cukup kuat.

Ia melihat Bobby ingin menunjukkan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya terbuka terhadap fungsi pengawasan dan tidak menempatkan kritik sebagai ancaman.

"Seorang kepala daerah justru akan semakin kuat ketika kebijakannya terbuka untuk dilihat, diuji, dan dikritisi oleh lembaga yang memang memiliki fungsi pengawasan," kata Rahman.

Ia pun memberikan apresiasi terhadap langkah Bobby yang tetap membuka ruang kolaborasi dengan DPRD Sumut di tengah dinamika hubungan eksekutif dan legislatif.

"Gubernur kita ini sangat cerdas dan layak diapresiasi. Meskipun di tengah dinamika yang terjadi di DPRD, beliau tetap menganggap pengawasan dan kolaborasi itu sangat penting," ujarnya.

Menurut Rahman, kebersamaan Gubernur Sumut dan DPRD Sumut di Nias juga memperlihatkan bahwa perbedaan fungsi kelembagaan tidak harus berujung pada konflik.

Sebaliknya, kedua institusi dapat hadir bersama untuk melihat persoalan yang sama, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara langsung, sekaligus memastikan pembangunan berjalan sesuai sasaran.

"Ini menunjukkan bagaimana dua institusi dengan fungsi berbeda dapat hadir di Nias untuk melihat persoalan yang sama demi kemaslahatan dan optimalisasi pembangunan masyarakat Nias," pungkasnya.

(Dra/nusantaraterkini.co).