Karhutla Memburuk, Komisi XII Desak Pemerintah Perkuat Penanganan Asap

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi XII DPR Ratna Juwita Sari mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret dan terukur untuk menangani memburuknya kualitas udara di sejumlah wilayah Kalimantan akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Desakan tersebut disampaikan menyusul data pemantauan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) pada Rabu (23/9/2026) pukul 08.10 WIB. Sejumlah wilayah terdampak karhutla tercatat berada dalam kategori berbahaya, dengan angka ISPU bahkan mencapai lebih dari 2.000.

“Ketika kualitas udara di sejumlah wilayah sudah masuk kategori berbahaya, pemerintah harus hadir dengan langkah yang cepat, konkret, dan terukur. Jangan sampai masyarakat dibiarkan menghadapi risiko kesehatan akibat asap karhutla tanpa perlindungan yang memadai,” kata Ratna, Rabu (23/9/2026).

Ratna menilai penanganan karhutla tidak boleh hanya mengandalkan pemadaman ketika api sudah membesar. Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat sistem pencegahan dan deteksi dini dengan mengintegrasikan data titik panas atau hotspot, kondisi cuaca, kelembapan lahan, kondisi gambut, hingga laporan masyarakat.

“Yang paling efisien adalah mencegah api membesar. Begitu ada indikasi kebakaran, respons harus dilakukan dalam hitungan jam, bukan menunggu api meluas dan asap menyebar,” ujarnya.

Selain memperkuat deteksi dini, Ratna mendorong pemerintah meningkatkan pengelolaan kawasan gambut. Langkah tersebut dapat dilakukan melalui pembasahan kembali lahan, pemeliharaan sekat kanal, pembangunan embung, patroli terpadu, serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pencegahan karhutla.

Dia juga meminta penegakan hukum dilakukan secara tegas apabila ditemukan unsur kesengajaan maupun kelalaian yang menyebabkan terjadinya kebakaran.

“Penanganan karhutla bukan hanya soal memadamkan api. Ini soal mencegah kebakaran, menjaga lingkungan, menegakkan hukum, dan memastikan masyarakat terlindungi,” tegas Ratna.

Ratna juga meminta pemerintah pusat dan daerah memperkuat langkah perlindungan masyarakat ketika kualitas udara telah memasuki kategori berbahaya.

Menurutnya, informasi mengenai kualitas udara harus disampaikan secara cepat dan mudah dipahami masyarakat. Pemerintah juga perlu menyiapkan langkah antisipasi seperti pembatasan aktivitas di luar ruangan, perlindungan kelompok rentan, serta kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan.

“Ketika kualitas udara sudah berada pada level berbahaya, masyarakat harus mendapatkan informasi dan perlindungan yang memadai. Pemerintah tidak boleh menunggu sampai dampaknya semakin luas,” katanya.

Ratna mengatakan Indonesia juga dapat mengambil pelajaran dari negara lain, salah satunya Singapura, dalam membangun sistem pemantauan kualitas udara, peringatan publik, kesiapsiagaan kesehatan, koordinasi lintas lembaga, serta instrumen hukum untuk menangani polusi asap lintas batas.

Namun, menurutnya, praktik tersebut tidak harus diterapkan secara utuh di Indonesia.

“Indonesia tidak harus meniru negara lain secara utuh, tetapi praktik yang relevan seperti sistem peringatan dini, koordinasi antarlembaga, perlindungan masyarakat, dan penegakan hukum dapat menjadi referensi untuk memperkuat penanganan karhutla,” ujar legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur tersebut.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, mencatat angka ISPU tertinggi, yakni 2.445, dengan parameter pencemar PM10.

Sejumlah wilayah lain juga mencatat angka ISPU sangat tinggi. Kabupaten Murung Raya mencapai 1.700, Barito Selatan Sanggu 1.000, Kapuas 742, Kotawaringin Timur 711, Pontianak Tenggara 620, Barito Kuala 580, serta hasil integrasi Mobile AQMS BPBD Kalimantan Tengah sebesar 531. Seluruhnya menggunakan parameter PM10.

Sementara itu, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, mencatat ISPU 323 dengan parameter PM2,5. Adapun Integrasi Kabupaten Kutai Barat Sendawar, Kalimantan Timur, mencatat ISPU 312, juga dengan parameter PM2,5.

Dalam kategori ISPU, nilai di atas 300 masuk kategori berbahaya.

Ratna menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, bukan hanya ketika kualitas udara sudah memburuk.

“Penanganan karhutla bukan hanya soal memadamkan api. Ini soal mencegah kebakaran, menjaga lingkungan, menegakkan hukum, dan memastikan masyarakat terlindungi,” pungkasnya. 

(LS/Nusantaraterkini.co)