Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati: Penerimaan Negara Belum Optimal, Perlu Usaha yang Masif
Realisasi pendapatan negara hingga 31 Maret 2025 tercatat sebesar sebesar Rp 516,1 triliun, sementara belanja negara Rp 620,3 triliun.
nusantaraterkini.co, JAKARTA - Realisasi pendapatan negara hingga 31 Maret 2025 tercatat sebesar sebesar Rp 516,1 triliun, sementara belanja negara Rp 620,3 triliun.
Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati mengingatkan Kementerian Keuangan untuk terus mendorong peningkatan pendapatan negara di tengah dinamika geopolitik global.
"Penerimaan perpajakan hingga akhir maret mencapai 16,1 persen dari target APBN, jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2024 yang melampaui 20 persen, atau 2023 sebesar 24,96 persen, tentu tidak bisa terlepas dari pengaruh ekonomi global, tarif dan efektifitas Coretax,” katanya, Selasa (22/4/2025).
Anggota Baleg DPR ini memberikan saran kepada pemangku kebijakan agar segera perbaiki Core tax dan melakukan penetrasi pasar lebih besar kepada Amerika Serikat.
“Terdapat potensi yang cukup besar untuk meraup tambahan $6,4 Miliar dengan asumsi 10% pangsa pasar peers Penetrasi pasar ini bermanfaat besar bagi ekonomi Indonesia, karena memiliki multiplier effect besar dari penciptaan lapangan kerja untuk sektor padat karya,” ungkapnya.
Politikus PKS ini menyebut bahwa turunnya juga harga komoditas sangat berdampak terhadap penerimaan negara (Pajak dan PNBP).
“Kita sudah mengingatkan Pemerintah untuk meminimalisir dampak anjloknya harga komoditas. Terbukti penurunan harga komoditas sangat sensitif terhadap penerimaan negara,” paparnya.
Akan tetapi Anis juga mengapresiasi penerimaan pajak per Maret 2025 (yoy) mulai tumbuh positif.
“Kinerja yang sudah baik harus dipertahankan, seperti penerimaan kumulatif Desember 2024 sampai dengan Maret 2025 menunjukan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya,” ujarnya.
“Pelaksanaan realisasi anggaran harus berjalan sesuai jadwal, Ini seringkali jadi hal tersulit untuk dilakukan, beragam instansi pemerintah mengalami keterlambatan penyerapan anggaran, padahal ketidakpastian global kian nyata sehingga memerlukan usaha yang masif dari setiap lini pemerintah,” kata legislator dapil Jakarta ini.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR ini mendorong agar APBN segera didistribusikan kepada sektor yang memiliki multiplier effect yang tinggi, sehingga memacu sektor usaha kecil hingga besar mendapat manfaat dari aliran uang yang meningkat.
“Apalagi menurut data Survei Bank Indonesia (BI) mencatat terjadi penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dalam 3 bulan beruntun sejak Januari 2025, sehingga ini harus menjadi konsen dari para pemangku kebijakan,” ungkapnya.
(cw1/nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
-
NEWSAntisipasi Insiden di Teluk Balikpapan, Pertamina RU Gelar Simulasi Darurat Skala Besar
Herman Saleh Harahap·44 menit yang lalu -
NEWSOperasi Zebra Mahakam 2026 Periksa Kelaikan Bus dan Jalur Lintas Provinsi
Herman Saleh Harahap·51 menit yang lalu -
-
HUKUM DAN KRIMINALBareskrim Sita Rp28 Miliar Hasil Judi Daring, 322 Rekening Diblokir
Herman Saleh Harahap·1 jam yang lalu -
SUMUTOperasi Zebra Toba 2026 Polda Sumut Dimulai, Ini 10 Sasaran Utamanya
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
NEWSHUT ke-2 Kemenimipas, Imigrasi Padangsidimpuan Gelar Layanan Pasporia untuk Masyarakat
hendra·1 jam yang lalu -
-
-
SEPAKBOLALima Negara Pastikan Lolos ke Perempat Final UEFA Nations League
Herman Saleh Harahap·2 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
