Anggota DPR Pertanyakan Subsidi LRT Sumsel Senilai Rp300 Miliar

Nusantaraterkini.co, PALEMBANG- Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono memberikan perhatian khusus terhadap besarnya beban subsidi operasional Light Rail LRT Sumatera Selatan. Moda transportasi massal tersebut masih bergantung pada dana APBN sebesar Rp300 miliar setiap tahun.

Proyek transportasi massal bernilai investasi hampir Rp12 triliun tersebut dinilai masih membebani keuangan negara karena belum mampu menutupi biaya operasional secara mandiri.

“Besarnya dana talangan tersebut dipicu oleh ketimpangan tajam antara pemasukan tiket yang minim dengan pengeluaran listrik bulanan yang membengkak," ujarnya, di Palembang, Jumat (6/11/2026).

Menurutnya, besarnya subsidi tersebut tidak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh dari operasional LRT.

“Bahkan, untuk biaya listrik saja membutuhkan anggaran sekitar Rp 8 miliar per bulan, sedangkan pendapatan yang diperoleh hanya sekitar Rp 1,2 miliar per bulan. Jadi, ini akan menjadi beban dukungan APBN secara terus menerus," katanya.

Selain itu, katanya, tingkat keterisian penumpang yang masih sangat rendah memperparah ketidakseimbangan finansial pengelolaan moda transportasi tersebut.

“Lihat saja tadi yang dari stasiun bandara, jumlah pengguna bahkan hanya 2 persen dari kapasitas angkut,” tuturnya.

Ia mendesak pemerintah provinsi dan kota segera menggalakkan kampanye penggunaan angkutan umum, serta mengoptimalkan area komersial di sekitar stasiun.

"Saya menginginkan adanya gerakan dari masyarakat yang diinisiasi pemerintah provinsi, dalam arti Gubernur bersama Wali Kota mendorong masyarakatnya untuk mau menggunakan LRT," ungkapnya.

Jika pemerintah daerah tetap pasif, ia mengancam bakal mengusulkan agar beban defisit anggaran LRT dialihkan dari APBN ke APBD.

“Tetapi kalau tidak ada dukungan dari pemerintah provinsi dan kota, saya akan mendorong anggaran kekurangan operasional LRT yang Rp300 miliar ini bisa dibebankan ke APBD provinsi,” pungkasnya. 

(Tia/Nusantaraterkini.co)