Pemkot Palembang Proyeksikan 200 Taksi Listrik Green SM Jadi Feeder LRT Sumsel

Nusantaraterkini.co, PALEMBANG - Sebanyak 200 armada taksi listrik Green SM asal Vietnam diproyeksikan bakal menyokong konektivitas moda transportasi massal di Kota Palembang menuju stasiun Light Rail Transit (LRT) Sumsel.

Pemerintah Kota Palembang menilai penambahan ratusan armada berbasis energi terbarukan ini berpotensi besar disiagakan sebagai angkutan pengumpan (feeder) bagi masyarakat penikmat jasa transportasi publik.

“Dengan adanya tambahan 200 armada ini jadi secara tidak langsung menambah angkutan pengumpan bagi LRT yang saat ini sebagai tulang punggung angkutan umum di Palembang,” ujar Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, Selasa (15/9/2026).

Dewa menjelaskan, skema integrasi moda ini diyakini mampu memperluas jangkauan mobilitas warga dari wilayah permukiman maupun pusat keramaian menuju stasiun LRT dan sebaliknya.

Selain memperkuat sistem keterhubungan angkutan perkotaan, pengoperasian armada listrik ini sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan konsep kawasan ramah lingkungan.

“Dan yang paling penting manfaat utama taksi listrik juga mengurangi emisi karbon secara signifikan, dan perjalanan bebas emisi dan menekan biaya operasional harian bagi pengguna jasa transportasi ini,” ujarnya.

Dukungan terhadap masuknya arus investasi Green SM turut disampaikan jajaran Pemkot Palembang dengan menekankan kepatuhan penuh terhadap regulasi operasional kendaraan di jalan raya.

Pemerintah Kota menegaskan seluruh unit taksi listrik wajib mengantongi kelengkapan perizinan hukum serta prosedur keselamatan berlapis sebelum resmi beroperasi mengangkut penumpang.

Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Palembang Isnaini Madani menyampaikan jika ini merupakan investasi yang baik bagi Kota Palembang, tetapi harus dipersiapkan dari berbagai sisi.

“Karena ini taksi listrik, perlu mitigasi risiko dan seluruh perizinan harus dipenuhi. Salah satu syarat utama adalah seluruh kendaraan wajib lulus uji KIR sebelum dioperasikan," terangnya.

Isnaini menegaskan jika pihak perusahaan penyedia jasa pengangkutan juga diwajibkan membangun infrastruktur pendukung secara mandiri, termasuk penyediaan pool armada dan jaringan stasiun pengisian daya.

Langkah tersebut ditujukan agar aktivitas pengisian ulang baterai kendaraan operasional tidak mengganggu keberadaan sarana utilitas publik yang sudah ada.

"Perusahaan juga harus memastikan ketersediaan SPKLU, sehingga tidak membebani fasilitas publik yang telah ada," tegas dia.

(Tia/Nusantaraterkini.co)