Alex Indra Lukman: Negara Tak Cukup Urus Hutan Hanya dengan Doa

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman menyoroti belum direalisasikannya tambahan anggaran sebesar Rp8,4 triliun yang diajukan Kementerian Kehutanan sejak Februari 2026. 

Menurutnya, keterlambatan tersebut menghambat upaya pemulihan kawasan hutan di daerah terdampak bencana.

“Sampai Mei 2026 ini, tambahan anggaran itu masih belum direalisasi. Artinya, upaya perbaikan kawasan hutan di daerah bencana masih belum bisa dilakukan. Kira-kira, kita ini masih punya hati nurani gak sih membenahi dampak bencana yang telah sebabkan korban jiwa dan kerugian puluhan triliun rupiah,” kata Alex, Kamis (21/5/2026).

Padahal, lanjutnya, Kementerian Kehutanan telah menyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp10,68 triliun pada 2025 hanya dari satu pos, yakni denda administrasi.

Alex menegaskan, pemulihan kawasan hutan tidak cukup hanya mengandalkan doa tanpa langkah konkret dari negara. Menurutnya, kerusakan hutan yang terus terjadi harus segera diatasi melalui intervensi nyata pemerintah.

“Sebagai warga negara yang Pancasilais, saya meyakini kita semua berdoa setiap hari, setiap saat. Tapi, negara ini tak cukup diurus (hanya) dengan doa saja,” tegas politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut.

Berdasarkan data Kementerian Kehutanan tahun 2025, angka deforestasi neto di Sumatera mencapai 78.030,6 hektare. Angka tersebut menunjukkan luas deforestasi masih lebih besar dibandingkan lahan hasil reforestasi atau reboisasi.

Deforestasi sendiri merupakan pengurangan tutupan hutan secara permanen yang kemudian dialihfungsikan menjadi lahan non-hutan. Sementara reforestasi adalah proses penanaman kembali atau pemulihan ekosistem hutan yang mengalami kerusakan.

Alex menilai tingginya angka deforestasi di Sumatera berkorelasi dengan meningkatnya bencana banjir dan tanah longsor dalam beberapa tahun terakhir.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, jumlah kejadian banjir dan longsor periode 2020-2025 mencapai 4.779 kejadian atau meningkat tajam dibandingkan periode 2014-2019 yang sebanyak 882 kejadian, serta periode 2008-2013 yang tercatat 780 kejadian.

“Jika tak ada upaya intervensi negara untuk pemulihan hutan di daerah yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, sama saja kita menunggu takdir malapetaka berikutnya,” ujar Alex yang juga Ketua PDI Perjuangan Sumatera Barat.

(LS/Nusantaraterkini.co)