Sultan Dorong Daerah se-Sumatera Satukan Potensi SDA dan Perkuat Hilirisasi

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mendorong pemerintah daerah di seluruh Sumatera membangun kolaborasi yang lebih kuat untuk mengembangkan potensi sumber daya alam (SDA) melalui hilirisasi yang terintegrasi.

Menurut Sultan, kekayaan SDA yang dimiliki Sumatera merupakan modal besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Potensi tersebut tidak hanya berasal dari sektor daratan, tetapi juga sumber daya kelautan.

Namun, besarnya potensi tersebut harus diiringi dengan strategi pembangunan yang mampu menjawab berbagai tantangan, termasuk ancaman bencana yang dalam beberapa tahun terakhir terjadi di sejumlah wilayah Sumatera.

“Wilayah Sumatera memiliki potensi SDA yang luar biasa, baik di darat maupun di laut. Namun, letak wilayah Sumatera yang strategis juga memiliki tantangan bencana alam yang cukup serius dalam beberapa tahun terakhir,” kata Sultan, Sabtu (12/9/2026).

Ia menjelaskan, sebagian wilayah Sumatera berada di kawasan strategis perdagangan internasional karena berhadapan langsung dengan Selat Malaka dan Samudera Hindia. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang besar bagi pengembangan kawasan ekonomi dan perdagangan.

Di sisi lain, karakter geografis Sumatera yang memiliki banyak wilayah kepulauan membutuhkan pola pembangunan yang tidak berjalan sendiri-sendiri.

Sultan menilai, pemerintah daerah perlu membangun koridor ekonomi dan ekosistem bisnis yang menghubungkan berbagai daerah sehingga potensi SDA dapat diolah dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

“Banyak daerah kepulauan di wilayah ini. Karena itu, perlu dibentuk koridor atau ekosistem ekonomi dan bisnis yang lebih sistematis dan terintegrasi,” ujarnya.

Selain agenda hilirisasi, Sultan meminta pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi dalam menghadapi bencana, khususnya banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Ia menekankan bahwa penanganan pascabencana tidak boleh berhenti pada pemulihan kondisi seperti sebelum bencana. Pembangunan kembali harus sekaligus menjadi momentum untuk menciptakan infrastruktur yang lebih kuat dan aman.

“Pemulihan tidak boleh sekadar mengembalikan apa yang rusak. Kita harus membangun kembali dengan prinsip build back better, safer, and sustainable,” tegasnya.

Menurut Sultan, pendekatan tersebut penting agar infrastruktur yang dibangun setelah bencana memiliki ketahanan lebih baik terhadap ancaman serupa di masa mendatang.

Penguatan konektivitas antarwilayah juga menjadi bagian penting. Dengan konektivitas yang semakin baik, aktivitas ekonomi masyarakat di daerah terdampak diharapkan dapat kembali berjalan lebih cepat.

“Infrastruktur yang dibangun harus lebih tangguh. Konektivitas harus diperkuat. Perekonomian masyarakat harus kembali bergerak,” katanya.

Sultan menambahkan, keberhasilan pemulihan tidak semata-mata diukur dari pembangunan jalan, jembatan, maupun fasilitas umum lainnya. Pemerintah juga harus memastikan masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.

Menurutnya, kelompok rentan seperti anak-anak harus menjadi perhatian dalam proses pemulihan agar mereka dapat kembali memperoleh hak pendidikan dan memiliki masa depan yang lebih aman.

“Yang paling penting, masyarakat khususnya anak-anak bisa kembali melaksanakan proses belajar di sekolah dan memiliki masa depan yang lebih aman,” pungkasnya.

(LS/Nusantaraterkini.co)