Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!Nusantaraterkini.co, Jakarta - Penelitian Transparency International Indonesia (TII) menemukan bahwa 165 dari 562 kursi komisaris BUMN diduduki oleh politisi.
Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menilai keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pembenahan Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bukan hanya merubah dari Kementerian menjadi setingkat Badan.
Namun harus dibarengi perombakan direksi dan komisaris dengan orang-orang yang profesional agar bisa meningkatkan kinerja perusahaan BUMN.
"Untuk membuktikan Presiden Prabowo Subianto tidak hanya omon-omon harus segera rombak komisaris karena banyak diisi oleh politisi yang jumlahnya mencapai 165 politisi," tegas Fernando, Jumat (10/10/2025).
Apalagi dari jumlah tersebut, sambung Fernando kader partai mencapai 104 orang dan paling banyak diisi oleh kader Partai Gerindra.
Baca Juga : IPDN Tegaskan Tak Ada Kekerasan di Balik Kematian Calon Praja Maulana Izzat: Korban Sempat Mengeluh Lemas
"Jangan sampai pernyataan Prabowo yang mengatakan bahwa perusahaan BUMN selama ini dikelola seperti "perusahaan nenek moyangnya" menampar wajah Prabowo sendiri. Segera copot kader partai dari komisaris BUMN agar terbukti serius keinginan Prabowo untuk menata ulang BUMN," tandasnya.
Diketahui, penelitian Transparency International Indonesia (TII) menemukan bahwa 165 dari 562 kursi komisaris BUMN diduduki oleh politisi. Penelitian dilakukan pada 12 Agustus hingga 25 September 2025 pada 59 perusahaan BUMN dan 60 subholding.
Baca Juga : Keluarga Tolak Autopsi, Jenazah Calon Praja IPDN Maulana Izzat Dimakamkan di Maluku Utara
Dari puluhan perusahaan tersebut, sebanyak 172 di antaranya memiliki latar belakang birokrat, 165 orang politisi, 133 profesional, 35 militer, 29 aparat penegak hukum (APH), 15 akademisi, 10 organisasi masyarakat (Ormas), dan 1 eks pejabat negara.
"Jadi, komisaris di holding BUMN, tata kelola BUMN dikuasai lebih banyak oleh birokrat dan politisi,” kata peneliti TII, Asri Widayati, dikutip dari kanal YouTube Transparency International Indonesia.
(Cw1/nusantaraterkini.co)
