Urai Kemacetan Medan Deli, Pemko Proses Pelebaran Jalan Simpang Dobi

Nusantaraterkini.co, MEDAN-Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap meninjau titik kemacetan di persimpangan Dobi dan Titi Papan. Peninjauan lapangan tersebut dilakukan langsung di kawasan Jalan Yos Sudarso, Rabu (4/11/2026).

​Tinjauan ini merespons keluhan warga terkait kepadatan arus kendaraan harian yang parah. Kemacetan parah langganan terjadi saat jam berangkat serta pulang kerja maupun sekolah.

​Zakiyuddin Harahap mengatakan, pelebaran jalan menjadi solusi utama mengurai kemacetan kawasan tersebut. Solusi teknis ini dibahas bersama Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional secara intensif.

​Dikatakannya, proses ganti rugi pembebasan lahan warga saat ini sudah mencapai 60 persen. Pemko Medan masih memproses pembebasan sejumlah bangunan rumah dan ruko di lokasi.

​"Kita berharap dalam waktu dekat, kalau memang ini disetujui pemilik rumah atau ruko, supaya dilakukan ganti rugi sehingga jalannya bisa dilebarkan. Kita juga berharap masyarakat di sekitar sini bersedia memberikan beberapa meter lahannya untuk pelebaran jalan," kata Zakiyuddin didampingi Kepala Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Konstruksi Khairul Azmi dan Camat Medan Deli Muhammad Aidiel Putra Pratama.

​Dukungan pemilik lahan, sebutnya, sangat dibutuhkan agar proses penanganan kemacetan berjalan tanpa hambatan. Koordinasi pusat dan daerah penting karena Jalan Yos Sudarso berstatus jalan nasional.

​"Kalau ingin solusi ini selesai, Pemerintah Kota Medan berharap masyarakat juga mau bekerja sama. Ini untuk kebaikan bersama. Kalau ada salah satu yang menyulitkan, ini bisa tidak jadi. Yang rugi juga masyarakat," ujarnya dalam peninjauan yang turut diikuti perwakilan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional.

​Pemerintah juga membuka opsi pembangunan jalan layang sebagai opsi penanganan jangka panjang. Namun, opsi konstruksi jalan melayang tersebut masih membutuhkan kajian teknis mendalam.

​Dinas Perhubungan dan kepolisian diminta bersiaga mengatur arus kendaraan di lapangan. Petugas lalu lintas wajib hadir mengurai kemacetan, terutama pada jam sibuk warga.

​"Yang paling macet itu sekitar pukul 06.30 WIB, saat orang berangkat kerja dan anak-anak sekolah. Begitu juga saat jam pulang kerja dan sekolah. Kita berharap petugas bisa hadir minimal setiap pagi," ungkapnya.

​Kepala SDABMBK Medan Khairul Azmi menyebutkan masa penetapan lokasi pemerintah pusat telah habis. Pemko Medan kini mengambil alih penyusunan kembali Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah tersebut.

​Anggaran pembebasan sisa lahan diupayakan masuk dalam alokasi APBD tahun anggaran 2027. Proses penganggaran dan pembebasan lahan direncanakan berjalan secara paralel bersama pemerintah pusat.

​"Kalau untuk tahun ini tidak dapat. Tahun depan mudah-mudahan selesai ini, bisa dianggarkan tahun depan juga. Jadi paralel sifatnya," ujar Khairul.

​(Emn/Nusantaraterkini.co)