Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Banjir yang kembali menggenangi ruas Tol Tangerang–Merak KM 50 pada Sabtu malam (24/1/2026) menjadi bukti nyata lemahnya pengelolaan infrastruktur jalan tol di Indonesia.
Insiden berulang ini tidak hanya menyebabkan kemacetan panjang hingga 10 kilometer arah Merak, tetapi juga memperlihatkan kegagalan sistemik dalam menjamin layanan jalan tol yang seharusnya bebas hambatan.
Baca Juga : Polisi Diminta Usut Tuntas Kasus Penembakan Bos Rental di Tol Tangerang-Merak
Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko menilai banjir tersebut mencerminkan ketidakseriusan pengelola tol dalam mengatasi persoalan mendasar, khususnya sistem drainase dan mitigasi cuaca ekstrem.
Baca Juga : Komisi V Desak Pemda Wajibkan Pengembang Bangun Sumur Resapan Cegah Banjir Terulang
“Ini bukan kejadian pertama. Tapi anehnya, penanganannya selalu setengah-setengah. Jalan tol dibangun dengan jargon tanpa hambatan, tapi faktanya justru lumpuh setiap kali hujan deras,” tegasnya, Minggu (25/1/2026).
Sudjatmiko menegaskan pemerintah pusat tidak bisa lagi hanya berperan sebagai regulator pasif, melainkan harus turun langsung mengintervensi dan mengevaluasi kinerja seluruh badan usaha jalan tol, baik BUMN maupun swasta.
Baca Juga : Komisi V Minta Kendaraan Tambang tak Lewat Jalan Umum
“Pemerintah harus tegas. Jangan hanya menyerahkan ke pengelola lalu lepas tangan. Semua pengelola tol wajib dievaluasi, karena ini menyangkut kepentingan publik dan keselamatan pengguna jalan,” ujarnya.
Ia mengingatkan, jika persoalan banjir di jalan tol terus dibiarkan, dampaknya tidak hanya dirasakan pengguna, tetapi juga sektor ekonomi secara luas.
“Distribusi logistik terganggu, biaya transportasi naik, aktivitas ekonomi melambat. Kalau infrastruktur strategis seperti tol saja tidak bisa diandalkan, ini alarm serius bagi tata kelola pembangunan nasional,” kata legislator dari dapil Jawa Barat VI itu.
Sudjatmiko melanjutkan, hal ini akan mendorong audit menyeluruh terhadap desain konstruksi, sistem drainase, serta standar operasional pengelola tol dalam menghadapi perubahan iklim dan cuaca ekstrem.
“Kalau perlu, pemerintah harus berani memberikan sanksi tegas kepada pengelola yang terbukti lalai. Jangan sampai jalan tol hanya jadi mesin bisnis, tapi abai terhadap kualitas layanan,” pungkasnya.
Banjir berulang di Tol Tangerang–Merak kini menambah daftar panjang persoalan infrastruktur yang belum terselesaikan. Alih-alih menjadi simbol modernisasi transportasi, jalan tol justru kerap berubah menjadi titik kemacetan baru saat hujan turun.
(cw1/nusantaraterkini.co)
