Berita Unggulan
#Habiburokhman: RUU Perampasan Aset Harus Prioritaskan Pengembalian Uang Korban Kejahatan Keuangan #Kasus ASN BPN Bunuh Diri di Apartemen Sky View, Dua PSK Pemeras Didakwa KUHP Baru #Murka Beras SPHP Dioplos jadi Premium, Usman Husin Desak Pelaku Dipidana #Rusia Pasang Badan untuk Kuba, Desak AS Cabut Embargo #Chelsea Didepak Liverpool dari Carabao Cup, Xabi Alonso Sebut Bukan Prioritas Utama #Habiburokhman: RUU Perampasan Aset Harus Prioritaskan Pengembalian Uang Korban Kejahatan Keuangan #Kasus ASN BPN Bunuh Diri di Apartemen Sky View, Dua PSK Pemeras Didakwa KUHP Baru #Murka Beras SPHP Dioplos jadi Premium, Usman Husin Desak Pelaku Dipidana #Rusia Pasang Badan untuk Kuba, Desak AS Cabut Embargo #Chelsea Didepak Liverpool dari Carabao Cup, Xabi Alonso Sebut Bukan Prioritas Utama
Nusantaraterkini.co

Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita

Tim Terpadu Kota Binjai Sidak Pajak Reklame, Masih Banyak Pengusaha yang Tak Patuh Bayar Pajak Hingga Rp 100 juta

DPMPPTSP dan BPKPAD serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), kembali melakukan pengecekan pajak reklame pada sejumlah titik usaha di Kota Binjai.

R
Editor Redaksi2
R
Reporter Redaksi2
Bagikan:
Tim terpadu yang terdiri dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) beserta Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) hingga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), kembali melakukan pengecekan pajak reklame pada sejumlah titik usaha di Kota Binjai, Rabu (13/12/2023).
Tim terpadu yang terdiri dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) beserta Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) hingga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), kembali melakukan pengecekan pajak reklame pada sejumlah titik usaha di Kota Binjai, Rabu (13/12/2023).
A A
Nusantaraterkini.co, BINJAI - Tim terpadu yang terdiri dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) beserta Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) hingga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), kembali melakukan pengecekan pajak reklame pada sejumlah titik usaha di Kota Binjai.
 
Hingga saat ini, banyak tempat usaha yang tidak patuh membayar pajak reklame.
 
Tempat usaha yang pertama disidak yakni, Biestro Indonesia di Jalan Pangeran Diponegoro, Binjai Timur. Kedatangan tim terpadu tidak disambut langsung oleh pemilik, melainkan hanya perwakilannya saja.
 
Kepala DPMPPTSP Binjai, Heny Sitepu menjelaskan, pihaknya sudah berulang kali mengingatkan sekaligus mengimbau pengusaha untuk membayar pajak reklamenya.
 
"Bayar pajak ini untuk pendapatan asli daerah (PAD) Kota Binjai dan untuk pembangunan," kata Heny, Rabu (13/12/2023).
 
Lanjut Hsny, di Biestro Indonesia ini, petugas dari BPKPAD Binjai memberikan tagihan kepada perwakilan pengusaha untuk segera melunaskannya.
 
Adapun tagihan dimaksud senilai hampir Rp 100 juta.
 
Setelahnya, tim terpadu mendatangi Ropang DKK, usaha kafe di Jalan Ir H Juanda, Kelurahan Timbang Langkat, Binjai Timur. Di sana, tim terpadu juga disambut perwakilan dari tempat usaha tersebut.
 
Tim terpadu mengimbau untuk segera membayar pajak reklamenya. Heny menambahkan, pihaknya akan membantu pengurusan izin reklamenya setelah pajak reklame dibayar.
 
"Setelah dari Ropang, kami ke Mie Gacoan. Di Ropang juga diingatkan oleh BPKPAD Binjai untuk membayar pajak parkirnya," ujar Heny.
 
Meski Mie Gacoan Binjai baru beroperasi pada Sabtu (9/12/2023) lalu, masyarakat juga minat. Buktinya Rabu (13/12/2023) siang, ratusan masyarakat memadati tempat usaha tersebut.
 
Sayangnya, Mie Gacoan tidak melengkapi izin reklamenya. Disebut-sebut pendapatan Mie Gacoan baru beroperasi senilai Rp 50 juta per harinya.
 
"Pajak reklame yang harus dibayarkan mereka (Mie Gacoan) hampir Rp 50 juta. Karena itu kami ingatkan untuk segera dibayar," seru Heny.
 
Terakhir tempat spa Fresh Reflexology Message Spa yang berada di pertokoan Binjai Mall. Tempat usaha ini diduga tidak mengantongi izin hiburan yang dikeluarkan Dinas Pariwisata Kota Binjai.
 
"Semua kami imbau untuk membayar pajak reklamenya dan diberi waktu hingga Jumat (15/12/2023). Kalau tidak juga, Senin (18/11/2023) akan diterbitkan," ujar Heny.
 
Kepala Bidang Retribusi dan Pajak Daerah, Elftira Hariadi ikut dalam sidak tersebut. Dia mengingatkan kepada Biestro Indonesia untuk membayar pajak parkirnya.
 
Sebab, parkir pelanggan atau konsumen Biestro Indonesia berada di areal usahanya. Bukan di badan jalan.
 
Karenanya, menjadi tanggung jawab BPKPAD Binjai untuk memungut pajaknya. Selain di Biestro Indonesia, pria yang akrab disapa Fitra ini juga mengingatkan kepada pengusaha Ropang dan Mie Gacoan untuk membayar pajak parkir.
 
"Pajak restoran Biestro Indonesia pun diduga tidak sesuai dengan omzet yang dilaporkannya. Begitu juga dengan Ropang, masih terdapat belum wajar laporannya. Kami sudah mengirim surat untuk menyesuaikan nilai kewajarannya melaporkan kepada kami," tutup Fitra. (rsy/nusantaraterkini.co)
 

Tags: #Indonesia #Sumut #kota binjai #sumatera utara #Pemko Binjai #Tim Terpadu #DPMPPTSP #BPKPAD #Pajak Reklame
Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait

Berita Terbaru