Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Tidak Selayaknya Indonesia Menormalisasi Hubungan dengan Israel Demi OECD
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Amin Ak, mengingatkan pemerintah agar tidak meninggalkan prinsip Politik Bebas Aktif termasuk dalam kerja sama perdagangan baik secara bilateral maupun multilateral.
Pasalnya, kata Amin, keanggotaan Indonesia dalam Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) tidak sepatutnya menjadikan alasan normalisasi hubungan antara RI dengan Israel.
Baca Juga : DPR dan Pemerintah Pastikan Pilpres Tetap Langsung, RUU Pilkada Tak Masuk Prolegnas 2026
“Sesuai UU nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri, maka diplomasi termasuk diplomasi perekonomian dan perdagangan harus didasari semangat untuk menjaga kedaulatan, kebebasan dan kepentingan nasional. Pemerintah jangan mau didikte, termasuk dalam konteks perdagangan internasional,” tegas Amin, Senin (15/4/2024).
Ia pun mendesak pemerintah untuk tidak terjebak dengan menampilkan politik dua wajah. Di satu sisi menyatakan komitmen untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina mencapai kemerdekaannya. Namun di sisi lain, malah mau menjalin kerja sama perekonomian dan perdagangan dengan negara yang menjajah Palestina itu sendiri, yakni Israel.
Baca Juga : Fraksi PKS DPR Apresiasi Sikap Kemlu Tegas Bantah Isu Normalisasi Hubungan dengan Israel
“Pemerintah jangan menyakiti mayoritas rakyat yang bersama warga dunia secara aktif melancarkan aksi boikot menekan Israel agar menghentikan kekejaman dan aksi brutalnya terhadap warga Palestina. Normalisasi hubungan dengan Israel akan meruntuhkan moral perjuangan rakyat dalam mendukung Palestina,” katanya.
Baca Juga : Prabowo Jelaskan Sebab Indonesia Ingin Gabung OECD hingga BRICS: Dialog yang Setara Ketimbang Permusuhan
Hingga saat ini, aksi boikot terhadap produk Israel memiliki dampak yang kompleks terhadap ekonomi Israel. Bukan hanya menurunnya penjualan produk, perusahaan yang terafiliasi dengan Israel juga mengalami penurunan investasi akibat buruknya pasar produk mereka.
Penjualan produk dengan merek-merek tertentu yang dituding pro-Israel mengalami penurunan sekitar 20% dalam waktu kurang dari sebulan. Gerakan BDS (Boycott, Divestment and Sanctions) yang mengkampanyekan boikot telah merugikan Israel sekitar US $11,5 miliar per tahun.
“Sehingga aksi tersebut, pada akhirnya bisa menjadi alat efektif untuk menekan arogansi Israel yang menolak resolusi PBB untuk perdamaian di Palestina,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, proses menuju keanggotaan di OECD, tidak seharusnya melemahkan diplomasi Indonesia. Indonesia mempunyai daya tarik tersendiri bagi banyak negara maju, terutama karena merupakan pasar besar bagi produk-produk dari negara-negara itu. Dengan sikap diplomasi yang lembek, dikhawatirkan posisi Indonesia akan terus lemah dan hanya menjadi pasar.
Karena itu, Indonesia harus ikut mengambil peran penting dalam tatanan perekonomian global, Indonesia harus berubah menjadi negara produsen. Mau tidak mau daya saing Indonesia harus ditingkatkan.
“Dan aksi boikot produk terafiliasi Israel terbukti telah menciptakan peluang yang signifikan bagi sejumlah produk lokal untuk berkembang. Aksi boikot membuka pintu bagi produk-produk lokal untuk mendapatkan tempat yang lebih prominent di pasar,” bebernya.
Menurut Amin, produk lokal memiliki potensi menjadi produk substitusi yang menggantikan produk yang terkena boikot. UMKM, terutama di sektor makanan dan minuman, dapat meraih keuntungan dari pergeseran preferensi konsumen.
“Pemerintah harus mendukung produk lokal agar lebih eksis dan menunjukkan kualitasnya, sehingga menjadi tuan di negeri sendiri,” pungkasnya.
(cw1/nusantaraterkini.co)
