Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, MEDAN-Menghadapi tantangan lonjakan harga menjelang Ramadan dan Idulfitri, Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kepala daerah di wilayahnya untuk memperketat pengawasan stok bahan pokok. Dalam pertemuan High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sumut di Medan, Jumat (6/2/2026), Bobby menekankan pentingnya menjaga kedaulatan pangan lokal agar komoditas esensial tidak tersedot keluar provinsi di tengah meningkatnya permintaan pasar.
Gubernur Bobby menyoroti tren tahunan di mana Sumatera Utara seringkali menjadi tumpuan pasokan bagi provinsi tetangga. Ia mewanti-wanti agar distribusi barang dikelola secara presisi untuk mencegah kelangkaan di daerah sendiri yang berujung pada kenaikan harga.
Baca Juga : Gedung UMKM Square USU Belum Kunjung Beroperasi, Aktivitas Pekerja Proyek Tak Terlihat
Sebagai solusi konkret, Bobby mendorong optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menyerap langsung hasil panen petani seperti cabai, bawang, dan daging dengan harga kompetitif. Strategi ini diharapkan mampu memotong rantai distribusi yang panjang sekaligus memastikan barang tetap tersedia bagi masyarakat Sumatera Utara.
Baca Juga : Persiapan Haji 1447 H, Gubernur Bobby Nasution Tekankan Mental Melayani bagi Petugas Sumut
Upaya pengamanan stok ini juga mendapat dukungan penuh dari sisi penegakan hukum, di mana Gubernur secara khusus meminta Kapolda dan Kajati Sumut untuk memantau kelancaran distribusi di lapangan.
"Tren positif sebenarnya sudah mulai terlihat, inflasi Sumut per Januari 2026 tercatat turun ke angka 3,81% (yoy) dari sebelumnya 4,66% pada akhir tahun lalu. Capaian ini adalah bukti nyata dari kolaborasi yang solid, namun momentum ini jangan kendor mengingat tekanan konsumsi akan memuncak dalam beberapa pekan ke depan," ujar Bobby.
Baca Juga : Deflasi Bayangi Sumut di Januari, Harga Pangan Anjlok Rugikan Petani
Senada dengan kebijakan tersebut, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sumut, Rudy Brando Hutabarat, mengusulkan langkah-langkah taktis melalui enam kesepakatan peta jalan pengendalian inflasi. Salah satu penekanan utamanya adalah pelaksanaan pasar murah yang harus lebih menyasar jantung ekonomi rakyat, yakni pasar tradisional, bukan sekadar di kantor pemerintahan.
Baca Juga : Sumut Tutup Tahun 2025 dengan Inflasi 4,66 Persen, Gunungsitoli Catat Lonjakan Tertinggi
"Selain itu, sinergi dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga dilakukan agar variasi menu lebih beragam, sehingga permintaan tidak melulu menumpuk pada satu komoditas seperti telur atau ayam yang sering menjadi pemicu utama inflasi," ujarnya.
(Emn/Nusantaraterkini.co)
Baca Juga : TPID Sumut Rumuskan Upaya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Strategis
