Targetkan WTP Serentak, Rico Waas Dorong Percepatan Tata Kelola Keuangan Pemda se-Sumut

Nusantaraterkini.co, MEDAN – Pemerintah daerah di seluruh Sumatera Utara (Sumut) menyatakan komitmen penuh untuk mengakselerasi perbaikan tata kelola keuangan. Hal ini untuk mengejar target operasional perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. 

Mewakili seluruh wali kota dan bupati se-Sumatera Utara, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan kesiapan pemerintah daerah untuk mengikuti seluruh arahan teknis dari BPK RI demi memastikan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 berjalan sesuai ketentuan. Komitmen ini disampaikan Rico Waas dalam acara penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun Anggaran 2025 di Kantor BPK RI Perwakilan Sumut, Senin (30/3/2026).

​

Dalam sambutannya, Rico Waas menyampaikan bahwa laporan keuangan yang diserahkan merupakan hasil kerja keras yang telah dipersiapkan secara matang oleh masing-masing pemerintah daerah agar siap diaudit secara objektif dan transparan. Upaya percepatan dalam penyusunan laporan ini menjadi langkah strategis agar setiap kabupaten dan kota di Sumatera Utara memiliki landasan yang kuat sebelum audit rinci dimulai. 

“Kami yakin BPK bekerja secara profesional dan kami mohon arahan agar tata kelola pemerintahan ke depan semakin baik,” ujar Rico Waas di hadapan para kepala daerah dan pejabat tinggi yang hadir. 

Ia juga menekankan harapan besar agar pada tahun ini seluruh pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara dapat meraih opini WTP sebagai indikator utama keberhasilan tata kelola keuangan yang akuntabel.

​Kegiatan strategis ini turut dihadiri oleh Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Kepala BPK Perwakilan Sumut Paula Henry Simatupang, Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen, Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, serta para kepala daerah dan inspektur dari berbagai wilayah di Sumut. Kehadiran para pimpinan daerah ini mempertegas sinergi dalam mewujudkan integrasi laporan keuangan yang kredibel di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. 

"Capaian WTP bukan sekadar simbol prestasi, melainkan target operasional nyata yang membuktikan bahwa setiap rupiah anggaran negara telah dikelola dengan integritas tinggi untuk kepentingan pembangunan masyarakat luas," pungkas Rico Waas.

(Emn/Nusantaraterkini.co)

​