Said Abdullah Minta Pemda Perkuat Mitigasi Kekeringan dan Karhutla di Jawa Timur

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Said Abdullah, meminta pemerintah daerah memperkuat langkah mitigasi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur selama musim kemarau.

Said menilai kekeringan dan karhutla tidak boleh terus diperlakukan sebagai bencana musiman yang baru ditangani setelah masyarakat mengalami krisis air atau api meluas ke kawasan hutan.

“Kejadian seperti ini berulang hampir setiap musim kemarau. Karena itu, yang harus diperkuat adalah mitigasinya. Jangan menunggu sumur mengering atau hutan terbakar baru semua bergerak,” kata Said, Kamis (22/10/2026).

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu menegaskan, daerah yang setiap tahun mengalami kekeringan seharusnya sudah dapat dipetakan sebagai dasar penyusunan langkah pencegahan. Bantuan tangki air, menurutnya, tetap diperlukan dalam kondisi darurat, tetapi pemerintah juga harus membangun solusi jangka panjang agar masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan serupa.

Ia menambahkan, kekeringan dan karhutla memiliki keterkaitan erat dengan kondisi lingkungan. Hutan berfungsi sebagai penyangga kehidupan sekaligus daerah tangkapan air. Kerusakan kawasan hutan dapat mengganggu ketersediaan air dan berdampak langsung terhadap masyarakat di wilayah hilir.

“Menjaga lingkungan harus ditempatkan sebagai bagian dari perlindungan terhadap masyarakat,” ujarnya.

Said juga mengingatkan pesan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri agar kader partai menjadi Pandu Ibu Pertiwi. Menurutnya, pesan tersebut harus diwujudkan melalui tindakan nyata dalam menjaga dan memulihkan lingkungan.

Selain memperkuat pencegahan, Said meminta pemerintah memastikan pemulihan kawasan hutan pascakebakaran menjadi bagian dari penanganan karhutla. Setelah api berhasil dipadamkan, perlu dilakukan evaluasi terhadap kerusakan vegetasi, habitat, sumber mata air, dan daerah tangkapan air.

Hasil evaluasi tersebut, lanjutnya, harus menjadi dasar rehabilitasi yang disesuaikan dengan kebutuhan ekologis setiap kawasan.

“Api padam bukan berarti pekerjaan selesai. Hutan yang terluka harus dipulihkan, sumber air harus dijaga, dan masyarakat yang terdampak harus dipastikan kembali mendapatkan akses air,” kata Said.

Ia menegaskan, keberhasilan mitigasi tidak semata-mata diukur dari jumlah bantuan air yang disalurkan atau frekuensi pemadaman kebakaran. Indikator utamanya adalah berkurangnya jumlah desa yang mengalami krisis air setiap tahun serta menyusutnya luas kawasan hutan yang terbakar.

“Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah semakin sedikit desa yang setiap tahun mengalami krisis air dan semakin kecil kawasan hutan yang terbakar. Itulah mitigasi yang harus kita bangun bersama,” pungkasnya.

(LS/Nusantaraterkini.co)