Said Abdullah Kritik MSCI Usai IHSG Anjlok 11,57 Persen

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengkritik keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang menempatkan Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam kategori standalone. Menurutnya, keputusan tersebut memicu gejolak pasar saham domestik, bahkan ketika otoritas bursa telah melakukan sejumlah langkah perbaikan tata kelola.

Said menyebut pengumuman MSCI sebagai peristiwa yang mengejutkan pasar. Pada perdagangan 16 Oktober 2026, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat turun 11,57 persen. Sejumlah saham berkapitalisasi besar (big cap) dan saham unggulan (blue chip) juga mengalami penurunan tajam, bahkan mencapai 14 hingga hampir 15 persen.

Ia menilai, koreksi dari MSCI tetap perlu diterima sebagai bahan evaluasi serius. Namun, lembaga pemeringkat tersebut juga perlu terbuka terhadap kritik dan mempertimbangkan upaya perbaikan yang telah dilakukan otoritas pasar modal Indonesia.

“MSCI bukan kelembagaan agama, tempat kebenaran esensial melekat, dan para pengurus MSCI bukan nabi yang memiliki otoritas tunggal dan paling sempurna,” ujar Said Abdullah, Senin (19/10/2026).

Menurut Said, berdasarkan laporan kinerja kepada DPR, BEI, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara bertahap telah menjalankan sejumlah rekomendasi MSCI. Ketiga lembaga tersebut juga disebut aktif membangun komunikasi dengan penyedia indeks global itu.

Said mencontohkan kebijakan OJK yang meningkatkan ketentuan free float atau porsi saham yang tersedia untuk diperdagangkan publik melalui skema berjenjang sebesar 15, 20, dan 25 persen berdasarkan kapitalisasi pasar. Selain itu, OJK juga telah menjatuhkan ratusan sanksi kepada pelaku pasar.

Karena itu, ia mempertanyakan minimnya apresiasi MSCI terhadap berbagai langkah pembenahan tersebut.

“Pertanyaannya, kenapa langkah ini tidak ada apresiasi secuil pun dari MSCI?” katanya.

Meski demikian, Said mengakui bahwa pasar modal Indonesia masih menghadapi sejumlah persoalan, termasuk dugaan praktik pengaturan harga saham serta keterbatasan keterbukaan informasi kepemilikan saham.

Ia mendorong KSEI dan OJK menyempurnakan granularitas data investor serta memperluas akses informasi mengenai kepemilikan saham agar investor memperoleh gambaran yang lebih akurat dalam mengambil keputusan investasi.

Said memahami bahwa MSCI sebagai penyedia indeks global berkepentingan memastikan tersedianya informasi yang memadai bagi investor. Namun, menurutnya, perbaikan yang telah berjalan seharusnya turut menjadi pertimbangan dalam menilai kondisi pasar modal Indonesia.

Ia kemudian membandingkan pendekatan MSCI dengan FTSE Russell yang mempertahankan Indonesia dalam kelompok Secondary Emerging Market, bersama sejumlah negara lain, termasuk China, India, Filipina, Vietnam, dan Arab Saudi.

Menurut Said, keputusan FTSE Russell tersebut mempertimbangkan upaya perbaikan klasifikasi investor, peningkatan free float, serta penguatan pengawasan pasar.

“Kenapa FTSE Russell memberi penghargaan atas upaya perbaikan di BEI, sementara MSCI tidak?” ujarnya.

Said menegaskan tidak menolak evaluasi MSCI sepanjang diarahkan untuk memperbaiki kualitas pasar modal Indonesia. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan lembaga pemeringkat tidak justru memicu gejolak yang berulang dan merugikan investor.

Ia juga menyoroti kondisi perdagangan pada 16 Oktober 2026, ketika IHSG anjlok setelah pengumuman MSCI, tetapi investor asing tercatat melakukan pembelian saham senilai Rp9,18 triliun.

Said menegaskan tidak menuduh MSCI sengaja menjatuhkan harga saham untuk menguntungkan investor tertentu. Meski begitu, ia menilai dampak kebijakan tersebut perlu dicermati karena berpotensi memberikan keuntungan kepada sejumlah pelaku pasar, termasuk hedge fund.

“Fakta yang sulit kita pungkiri, sadar atau tidak, kebijakan MSCI menguntungkan hedge fund,” katanya.

Ia pun mempertanyakan apakah pendekatan MSCI benar-benar efektif mendorong pembenahan pasar modal atau justru menciptakan volatilitas yang dapat dimanfaatkan pihak tertentu untuk meraih keuntungan.

Menurut Said, perbaikan tata kelola pasar modal harus dilakukan secara terukur tanpa merusak kepercayaan investor maupun mengorbankan stabilitas perdagangan saham.

Ia mengibaratkan upaya memperbaiki pasar modal Indonesia seperti mencari jarum di tengah persawahan dengan padi yang menguning. Jarum harus ditemukan, tetapi proses pencariannya tidak boleh sampai merusak tanaman yang sedang tumbuh.

“Memperbaiki pasar modal Indonesia laksana mencari jarum di persawahan dengan padi yang menguning. Mari kita temukan jarumnya, tetapi padi yang menguning tidak rusak karena terinjak-injak saat mencari jarum,” tuturnya. 

(LS/Nusantaraterkini.co)