Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Sorotan tajam kembali diarahkan pada pemerintah terkait amburadulnya infrastruktur pendidikan nasional. Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian, menegaskan bahwa kerusakan masif gedung sekolah di berbagai daerah, khususnya wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), bukan sekadar persoalan teknis, melainkan cerminan kegagalan prioritas negara dalam menjamin hak dasar pendidikan.
Kasus yang menyita perhatian publik adalah kondisi SMPN 48 Sa Ate Gaikiu di Kabupaten Sikka, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sekolah tersebut berdinding kayu lapuk, beratap jebol, dan berlantaikan tanah. Gambaran ini bukan sekadar potret kemiskinan daerah, melainkan simbol ketimpangan struktural yang dibiarkan bertahun-tahun.
“Bagaimana mungkin negara berbicara tentang bonus demografi dan peningkatan kualitas SDM jika ruang kelas anak-anak masih berlantaikan tanah dan bocor saat hujan? Ini bukan hanya soal fasilitas, ini soal keadilan dan keberpihakan,” tegas Lalu Hadrian, Jumat (13/2/2026).
Baca Juga : Pejabat Pemko Pematangsiantar Hadiri Peluncuran Buku Sejarah Perjuangan Pematangsiantar
Data resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun ajaran 2024/2025 justru memperkuat kritik tersebut. Dari sekitar 1,18 juta ruang kelas SD di Indonesia, 60,3 persen berada dalam kondisi rusak. Di jenjang SMP, hanya 50,33 persen ruang kelas yang tergolong baik. Sisanya mengalami kerusakan ringan hingga berat.
Angka-angka ini memperlihatkan paradoks: di tengah klaim peningkatan anggaran pendidikan dan komitmen reformasi sistem pembelajaran, infrastruktur dasar justru masih rapuh. Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas perencanaan, distribusi anggaran, dan pengawasan proyek pendidikan.
Sebelumnya, Kemendikdasmen menargetkan revitalisasi 11.700 sekolah. Namun, Presiden Prabowo Subianto meminta agar target tersebut dinaikkan menjadi 60.000 sekolah, sehingga total mencapai 71.700 sekolah. Langkah ini dipandang progresif di atas kertas, tetapi dinilai belum menjawab akar persoalan jika tidak disertai reformasi tata kelola.
Baca Juga : Kepsek Diduga Rundung Guru, DPR Desak Negara Turun Tangan
Lalu Hadrian mendukung penambahan target tersebut, namun mengingatkan agar kebijakan tidak berhenti pada retorika angka. Menurutnya, tanpa pemetaan kebutuhan yang objektif dan transparan, program revitalisasi berpotensi menjadi proyek seremonial yang tidak menyentuh sekolah-sekolah paling tertinggal.
“Sekolah di wilayah 3T harus menjadi prioritas absolut. Kalau tidak, penambahan target hanya akan jadi angka politik, bukan solusi nyata,” ujarnya tegas.
Ia juga mendesak sinergi konkret antara pemerintah pusat dan daerah, serta pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran. Tanpa kontrol yang kuat, risiko kebocoran dan salah sasaran tetap terbuka.
Komisi X DPR, kata Lalu, akan mengawal kebijakan dan anggaran pendidikan secara lebih agresif. Sebab, jika negara terus abai terhadap kondisi fisik sekolah, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kualitas pendidikan, melainkan masa depan generasi Indonesia.
Krisis ruang kelas rusak hari ini adalah ujian nyata: apakah pemerintah sungguh menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama, atau sekadar komoditas politik dalam setiap siklus kekuasaan.
(LS/Nusantaraterkini.co).
Baca Juga : Pendidikan Berkualitas Harus Mampu Diakses Setiap Anak Bangsa
