Riau Jadi Provinsi Pertama di Indonesia yang Terapkan Standar Pasar Karbon Hutan ART-TREES

Nusantaraterkini.co, PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau mencetak sejarah baru dalam tata kelola lingkungan nasional dengan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menerapkan standar pasar karbon hutan internasional berintegritas tinggi, ART-TREES (Architecture for REDD+ Transactions - REDD+ Environmental Excellence Standard).

​Langkah ini direalisasikan melalui inisiatif GREEN for Riau guna memperkuat kesiapan REDD+ berbasis yurisdiksi. Skema ini dirancang untuk melindungi kawasan hutan serta lahan gambut Riau seluas 4,9 juta hektare, sekaligus membuka peluang pembiayaan iklim yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga lokal.

​Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengatakan, penerapan sistem ini berfokus pada transparansi dan perlindungan lingkungan serta sosial.

​“Ini merupakan tonggak penting bagi Riau. Kami ingin melindungi hutan dan lahan gambut sekaligus membuka peluang nyata bagi masyarakat. Dengan membangun satu sistem yang transparan, kami ingin memastikan bahwa pembiayaan iklim diberikan berdasarkan hasil yang terukur dengan menerapkan perlindungan sosial dan lingkungan yang kuat. Sistem ini akan memberikan manfaat kepada masyarakat yang selama ini menjaga hutan," ujarnya, Senin (7/9/2026).

​Inisiatif Pemprov Riau ini mendapat dukungan penuh dari Kementerian Kehutanan untuk memastikan seluruh tata kelola teknis, perlindungan (safeguards), dan mekanisme pembagian manfaat selaras dengan kebijakan nasional.

​Staf Ahli Menteri Bidang Perubahan Iklim Kementerian Kehutanan, Haruni Krisnawati, menilai kesiapan Riau dapat menjadi model percontohan bagi daerah lain di Indonesia.

​“Langkah Riau untuk memperkuat kesiapan REDD+ berbasis yurisdiksi patut diapresiasi. Namun, integritas lingkungan dan sosial harus menjadi fondasi sejak awal. Hal ini mencakup tingkat rujukan dan sistem MRV yang konsisten dengan kerangka nasional, perlindungan sosial dan lingkungan yang kokoh, serta mekanisme pembagian manfaat yang jelas,” kata Haruni Krisnawati.

“Pengalaman Riau dapat menjadi pembelajaran penting bagi provinsi lain dalam mengembangkan REDD+ yurisdiksional yang kredibel ketika provinsi lain mempertimbangkan jalur berintegritas tinggi di Indonesia," lanjutnya.

​Penerapan kerangka kerja ini juga menyelaraskan prinsip inklusivitas gender sesuai Rencana Aksi Nasional Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial dalam Perubahan Iklim (RAN-GPI).

​Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, menekankan pentingnya pelibatan perempuan dalam pembangunan hijau.

​“Perempuan bukan hanya penerima dampak, tetapi juga pelaku dan pemimpin perubahan. Pembangunan hijau harus memastikan perempuan dan kelompok rentan dilibatkan, didengar, dilindungi, dan memperoleh manfaat,” kata nusantaraterkini.co/tag/arifatul-choiri-fauzi" class="article-tag-link" rel="tag">Arifatul Choiri Fauzi.

Dukungan internasional turut mengalir dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Pemerintah Inggris melalui Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO).

​Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, Gita Sabharwal, mengapresiasi pendekatan komprehensif Riau yang mengintegrasikan aspek perlindungan alam dengan investasi.

​“Melindungi hutan-hutan ini bukan semata-mata soal karbon, tetapi juga tentang air, kesehatan masyarakat, dan ketangguhan jangka panjang bagi masyarakat Riau,” kata Gita Sabharwal.

Senada dengan hal tersebut, Minister-Counsellor (Development) Kedutaan Besar Inggris di Jakarta, Peter Rajadiston, memuji langkah progresif Riau dalam menggaet investasi swasta jangka panjang.

​“Ini merupakan tonggak penting bagi Riau dan provinsi percontohan ART-TREES lainnya. Langkah ini menunjukkan bagaimana ambisi iklim dapat diterjemahkan menjadi hasil nyata,” kata Peter Rajadiston.

​Rangkaian kegiatan tingkat tinggi ini berlangsung pada 7–8 September 2026 di Pekanbaru, melibatkan dialog teknis, konsultasi publik, hingga kunjungan lapangan ke Hutan Adat Imbo Putui untuk mematangkan kerangka kerja nesting sebelum resmi diadopsi.

(Emn/Nusantaraterkini.co)