NUSANTARATERKINI.CO, DELISERDANG- Polemik Pasar Gambir hingga kini belum mampu diatasi pejabat pemerintah Kabupaten hingga kecamatan dalam mengatasi menjamurnya para PKL.
Penertiban yang berulang kali dilakukan Satpol-PP, terkesan hanya sekedar bekerja tanpa adanya solusi jangka panjang.
Baca Juga : Cuaca Ekstrem Global Kian Menggila, DPR Soroti Lemahnya Pengelolaan SDA dan Mitigasi Bencana
Alhasil, warga menduga para pejabat pemerintah yang berwenang dalam mengatasi polemik pasar Gambir, hanya menghabiskan anggaran daerah.
Baca Juga : DPR Ingatkan Tata Ruang dan Infrastruktur jadi Kunci Kurangi Banjir
KP warga setempat mempertanyakan kredibilitas para pejabat yang menangani Polemik Pasar Gambir.
Di mana ia menilai apa yang telah dikerjakan Satpol-PP Deliserdang dalam penertiban terkesan sebatas jalan tanpa adanya efesien hasil kerja.
Baca Juga : Raja Panjaitan jadi Ketua Pemagar: Menjadi Suatu Wadah Kebermanfaatan Terhadap Masyarakat
"Penertiban dilakukan namun tak ada pengawasan setelah itu. Seolah-olah merasa telah berbuat namun faktanya membenturkan antara pelaksana proyek dengan para PKL," ujarnya.
Baca Juga : Pemerintah Hingga Aparat Terkesan Tutup Mata, Pasar Gambir Masih Jadi Polemik
Masih dikatakan KP, harusnya pemerintah dapat dengan tegas mendirikan perda.
Apa yang sudah tertuang dalam peraturan Daerah harus dapat dilakukan lantaran ada hukum yang menjerat di dalamnya jika tak dilaksanakan.
"Ini saya mendapat kabar bahwa akan adanya bantuan pengamanan dari personel kepolisian hingga TNI untuk mengamankan proses pemagaran pada Rabu. Kalau ini saya melihatnya, yang ada ini membenturkan antara pelaksana dengan PKL," katanya.
Baca Juga : Indonesia Didorong Waspada, Misi Perdamaian Gaza Berpotensi Ganggu Keseimbangan Hubungan AS–Cina
"Apalagi ini ramadan, lalu kalau ditertibkan di hari Rabu mendatang, apakah langsung dikerjakan atau hanya penertiban. Ini kan terlalu konyol, yang ada membuat ini semakin keruh. Kalau memang harus dilaksanakan, petugas harus mengawal proyek ini sampai selesai, jika tidak ini menjadi masalah baru," pungkasnya.
(*/Nusantaraterkini.co)
