Protes Pemborosan APBN, Mahasiswa Sumsel Kirim Kartu Merah untuk Presiden Prabowo

Nusantaraterkini.co, PALEMBANG — Aliansi mahasiswa Sumatera Sekatan (Sumsel) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Sumsel, Senin (15/6/2026). Mahasiswa memprotes pemborosan APBN oleh pemerintah pusat sekaligus mengirimkan kartu merah untuk Presiden Prabowo Subianto.

Langkah simbolis dalam aksi ini dilakukan, sebagai bentuk penegasan mosi tidak percaya mahasiswa terhadap sejumlah program strategis nasional yang dinilai ambisius dan sarat pemborosan anggaran.

“Jadi kami izin, mungkin saya akan menyampaikan sedikit karena poin tuntutan berfokus pada pemborosan APBN yang dilakukan oleh pemerintah pusat,” ujar Koordinator Nusantara Provinsi Sumatera Selatan, Ilham usai aksi.

Dalam orasinya, Ilham menyoroti dua program strategis milik pemerintah pusat yang dinilai berjalan sangat ambisius. Namun, memiliki rapor evaluasi yang buruk di lapangan.

“Program MBG yang hari ini sama-sama kita ketahui korupsinya mencapai Rp1 triliun. Itu per bulan, bukan per tahun. Jadi menurut kami anggaran tersebut seharusnya bisa dialokasikan untuk pendidikan, bukan untuk program yang kemudian hanya bersifat ambisius,” ungkapnya.

Ia juga mengkritik keras jalannya program Koperasi Merah Putih yang dinilai sangat minus karena tidak mendidik aspek manajemen melainkan justru dididik dengan hal-hal yang bersifat militer.

Selain isu tata kelola anggaran, aliansi mahasiswa Sumsel ini turut memprotes keras kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), serta fenomena kelangkaan BBM bersubsidi yang mulai melanda area Sumsel.

“Kami juga menyoroti persoalan kenaikan BBM. Karena hari ini di Sumatera Selatan kelangkaan solar dan pertalite sudah mulai terjadi. Di sejumlah wilayah, pertalite mulai kosong dan lain sebagainya,” tegasnya.

Menurut pandangannya, fenomena tersebut merupakan skema lama yang sengaja diulang. Di mana BBM pertama-tama dinaikkan, kemudian diubah menjadi bersubsidi, hingga pada akhirnya nanti hilang dari peradaban di republik ini.

Massa aksi juga menyatakan sikap tegas menolak segala bentuk tindakan kekerasan kriminal terhadap para pejuang hak asasi, dan menuntut keadilan bagi korban yang kini disidang lewat peradilan militer.

“Berikutnya kami menyoroti penyiraman air keras terhadap aktivis yang kemudian hari ini diadili di peradilan militer. Kami selalu menyuarakan bahwa aktivis harus dilindungi karena dilindungi oleh undang-undang. Jangan sampai aktivis yang menyuarakan aspirasi justru dianggap sebagai antek-antek asing,” jelasnya.

Sebagai bentuk penegasan mosi tidak percaya atas jalannya roda pemerintahan saat ini, Ilham secara simbolis melayangkan peringatan keras langsung kepada pucuk pimpinan negara.

“Mohon kepada Pak Presiden Prabowo, hari ini kami mengirimkan kartu merah dari Provinsi Sumatera Selatan untuk Bapak dan Wakil Bapak,” ucapnya.

Ia meminta presiden tidak sekadar menjadikan tuntutan tersebut sebagai pendengaran semata, melainkan harus segera menjalankan seluruh poin tuntutan mahasiswa dalam tenggat waktu 7 x 24 jam.

“Ketika dalam waktu 7 x 24 jam tuntutan tersebut tidak dijalankan, jangan salahkan kami jika eskalasi gerakan di setiap daerah akan kami tingkatkan melalui konsolidasi yang lebih besar,” katanya.

Ia menuturkan jika seluruh program yang bergulir harus dijelaskan transparan, termasuk pelaksanaan program MBG agar disesuaikan dengan harapan dan tidak dikorupsikan seperti kementerian yang tersangkut kasus hukum.

Lebih lanjut, dirinya juga memprotes ketimpangan porsi Transfer ke Daerah (TKD) bagi wilayah Sumsel yang dinilai masih sangat kurang jika dibandingkan dengan melimpahnya pasokan kekayaan alam lokal.

“Jangan sampai seluruh manfaatnya hanya dinikmati oleh pemerintah pusat. Karena hari ini Provinsi Sumatera Selatan merupakan penghasil minyak bumi, batu bara, dan berbagai sumber daya alam lainnya. Kekayaan alam itu ada di Provinsi Sumatera Selatan,” tuturnya.

Ia menyebut jika masyarakat Sumsel harus merasakan manfaat nyata, di mana kuota 60 persen TKD yang ditahan di pusat seharusnya dapat ditransfer ke daerah untuk kepentingan warga lokal.

“Jangan hanya pemerintah pusat yang menikmati. Masyarakat Sumatera Selatan juga harus merasakan manfaatnya. Sebanyak 60 persen TKD yang ditahan seharusnya dapat ditransfer ke Provinsi Sumatera Selatan untuk kemudian digunakan bagi kepentingan masyarakat Sumatera Selatan. Mungkin itu. Terima kasih kepada rekan-rekan media,” imbuhnya.

Selain itu, mengenai langkah lanjutan pascabertemu pihak DPRD, ia membeberkan jika seluruh berkas surat tuntutan akan diteruskan secara berjenjang berdasarkan klasifikasi kewenangan isu.

“Langkah selanjutnya, surat tuntutan ini akan diteruskan melalui DPRD. Karena ada beberapa poin tuntutan yang berkaitan dengan isu nasional dan juga isu daerah,” bebernya.

Ia menyampaikan, untuk penanganan isu lokal akan dibahas di tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan untuk klaster isu nasional, akan dilayangkan ke DPR RI untuk diteruskan kepada Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran.

Ketika dikonfirmasi mengenai potensi keberangkatan tim perwakilan menuju ibu kota negara, pihak koordinator menegaskan komitmen penuhnya untuk mengawal ketat perkembangan perkara ini.

“Terkait perwakilan, hari ini kami fokus mengawal poin-poin tuntutan yang telah disampaikan. Apabila nantinya diperlukan untuk hadir langsung dan mengawal isu tersebut di Jakarta, kami siap turun aksi serta berdiskusi dan berdebat dengan DPR RI demi mengawal tuntutan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan,” tandasnya.

Asta Cita Versi Mahasiswa

Dalam kesempatan tersebut, mahasiswa membacakan 8 tuntutan mereka yang mereka sebut Asta Cita.

1. Membubarkan DPR apabila dalam momentum ini dinilai tidak berfungsi secara optimal dalam

menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.

2. Memberikan ultimatum 7x24 jam kepada Presiden Republik Indonesia dan Gubernur

Sumatera Selatan untuk memastikan kestabilan harga bahan pokok hingga ke pelosok daerah.

3. Menolak kenaikan harga BBM serta mengantisipasi menghilangnya bahan bakar minyak

bersubsidi hingga ke daerah-daerah.

4. Menyelamatkan nilai Rupiah Indonesia sebagai simbol kedaulatan ekonomi nasional.

5. Menolak Program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, yang dinilai sebagai program

prematur dan perlu dikaji ulang secara komprehensif.

6. Mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai langkah konkret

pemberantasan korupsi.

7. Mengecam kejahatan sipil dibawa ke dalam peradilan militer dan menyerukan penghentian

praktik militerisme di ruang-ruang sipil.

8. Menolak UU POLRI serta mengecam tindakan represif aparat terhadap massa aksi dalam

penyampaian pendapat di muka umum.

(Tia/Nusantaraterkini.co)