Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, MEDAN-Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kepala daerah, termasuk Wali Kota Medan Rico Waas, untuk memprioritaskan fleksibilitas anggaran dalam menghadapi dampak bencana alam. Dalam rapat evaluasi APBD, Rabu (24/12/2025), Tito menekankan bahwa keselamatan warga dan pemulihan infrastruktur tidak boleh terhambat oleh kaku dan lambatnya birokrasi keuangan.
Tito mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan pergeseran anggaran secara masif di awal tahun dengan memangkas program-program non-prioritas yang tidak mendesak.
Baca Juga : Pemerintah Belum Tetapkan Banjir Sumatera Sebagai Bencana Nasional, Ini Tanggapan Pengamat USU
Rapat dengan peserta gubernur serta bupati dan wali kota se-Indonesia itu diikuti Rico Waas dari Rumah Dinas Wali Kota. Dalam rapat itu, Rico Waas didampingi Sekretaris Daerah Wiriya Alrahman, Asisten Administrasi Umum Laksamana Putra Siregar, Inspektur Erfin Fachrurazi, serta Kepala Badan Pendapatan Daerah M Agha Novrian.
Sebagai solusi konkret, anggaran yang dialihkan tersebut harus segera dialokasikan ke dalam pos Belanja Tidak Terduga (BTT) guna membiayai kebutuhan darurat dan kerusakan total fasilitas publik. Untuk menjamin keamanan posisi hukum para kepala daerah, pemerintah pusat tengah menyiapkan dua surat edaran khusus sebagai pedoman teknis perubahan program anggaran.
Langkah ini diambil agar daerah memiliki payung hukum yang kuat saat harus mengubah postur APBD demi merespons kondisi lapangan yang kritis akibat bencana yang terjadi di berbagai wilayah.
"Lebih dari 50 persen pertumbuhan ekonomi ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Karena itu, belanja pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus mampu menjaga agar uang beredar dan konsumsi masyarakat tetap berjalan," ujar Tito dalam paparannya mengenai pentingnya menjaga daya beli masyarakat di tengah situasi sulit.
Selain pengalihan anggaran, Mendagri mendorong munculnya solidaritas fiskal antardaerah sebagai bagian dari strategi penanganan bencana nasional. Ia mengimbau pemerintah daerah yang memiliki cadangan kas besar dan kapasitas fiskal kuat untuk memberikan bantuan keuangan kepada daerah tetangga yang terdampak parah namun memiliki keterbatasan anggaran.
Mekanisme ini diharapkan menjadi jaring pengaman sosial yang mempercepat pemulihan ekonomi di sektor riil, seperti perdagangan dan UMKM, yang seringkali menjadi sektor paling terpukul saat bencana melanda.
"Harapan kita semua, keputusan ini memberikan manfaat yang baik bagi pekerja. Kami juga meminta perusahaan tetap produktif karena geliat ekonomi dibutuhkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat," tambah Tito yang juga mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi harus tetap bersifat inklusif bagi rakyat kecil.
Baca Juga : Presiden Targetkan Warga Terdampak Bencana di Sumatera Tempati Huntara Sebelum Ramadan
Di akhir arahannya, Tito menggarisbawahi bahwa efektivitas penanganan bencana akan menjadi salah satu indikator penilaian prestasi daerah. Bagi daerah yang mampu mengelola anggaran secara lincah dan tetap menjaga keseimbangan fiskal tanpa penumpukan dana yang sia-sia, pemerintah pusat telah menyiapkan insentif fiskal sebesar Rp1 triliun yang akan dicairkan pada Januari mendatang.
Ia menutup dengan pesan empati agar seluruh kepala daerah menjaga ketertiban dan memastikan bantuan sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama di tengah suasana Natal dan Tahun Baru.
(Emn/Nusantaraterkini.co)
