Bahlil Minta Kepala Daerah Sumsel Ajukan Prioritas IUP Tambang untuk Warga

Nusantaraterkini.co, PALEMBANG - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, meminta para kepala daerah di Provinsi Sumatera Selatan untuk proaktif mengusulkan wilayah pertambangan yang belum berizin agar dapat diprioritaskan bagi masyarakat lokal.

Langkah ini dilakukan guna memastikan kekayaan sumber daya alam (SDA) di daerah penghasil dapat dikelola langsung oleh warga setempat melalui wadah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Koperasi.

"Kalau ada wilayah pertambangan yang belum ada IUP-nya, kepala daerah bisa mengajukan untuk kita berikan prioritas agar anak-anak daerah bisa juga hadir menjadi pembawa pembangunan," ujar Bahlil, Senin (3/8/2026).

Bahlil menyoroti ketimpangan yang selama ini terjadi di wilayah kaya tambang, seperti Sumatera Selatan.

Menurutnya, potensi besar batubara di Sumsel belum memberikan dampak ekonomi optimal bagi warga lokal karena mayoritas kantor pusat pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) masih berkedudukan di Jakarta.

Pemerintah pusat bertekad mengikis pola eksklusif tersebut agar manfaat keberadaan tambang tidak lagi hanya mengalir keluar daerah.

"Jangan sampai yang menjadi tuan di daerah justru orang di luar daerah. Kita merumuskan untuk UMKM, koperasi, kita berikan apa yang disebut dengan prioritas, agar orang daerah menjadi tuan di negerinya sendiri," imbuhnya.

Upaya memberikan karpet merah bagi pelaku usaha lokal ini didasarkan pada payung hukum terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Melalui regulasi anyar tersebut, mekanisme pemberian IUP kini membuka ruang khusus dan prioritas legal bagi Koperasi serta UMKM daerah untuk terlibat langsung dalam rantai bisnis pertambangan secara resmi.

"Pengelolaan sumber daya alam tidak boleh hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi harus memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat secara inklusif," tegasnya.

Ia juga mengimbau jajaran pemerintah daerah di Sumsel untuk segera mendata dan memetakan potensi wilayah pertambangan di daerah masing-masing yang belum memiliki kepastian IUP.

Dengan pengajuan aktif dari kepala daerah, Kementerian ESDM berkomitmen mempercepat proses perizinan prioritas demi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis kerakyatan.

"Pemerintah daerah dan masyarakat setempat harus memperoleh kesempatan untuk mengambil peran dalam pengelolaannya," pungkasnya. 

(Tia/Nusantaraterkini.co)