Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Moh Rano Alfath, menyampaikan apresiasi terhadap langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang telah membentuk Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak (PPA) serta Pidana Perdagangan Orang (PPO).
Menurut Rano, pembentukan direktorat ini merupakan bukti nyata komitmen Polri dalam mendengarkan dan merespons aspirasi masyarakat, khususnya dalam perlindungan terhadap kelompok rentan.
"Kami sangat mengapresiasi langkah Kapolri yang proaktif dengan membentuk Direktorat PPA-PPO dan menunjuk Brigjen Desy Andriani sebagai direktur. Ini langkah konkret yang menunjukkan bahwa Polri mendengar dan bertindak atas kebutuhan masyarakat untuk perlindungan yang lebih kuat bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya," ujarnya, Senin (23/9/2024).
Rano juga menyampaikan dukungan terhadap inovasi Polri dalam memperkuat penanganan kejahatan siber dengan membentuk Direktorat Siber di delapan Polda. Menurutnya, pembentukan direktorat ini merupakan respons cepat dan tepat terhadap tantangan zaman yang semakin kompleks, terutama dalam menghadapi kejahatan siber yang terus meningkat.
"Saya lihat Kapolri melakukan terobosan yang sangat positif dengan pembentukan Direktorat Siber di delapan Polda. Ini langkah tepat dan visioner di tengah maraknya kejahatan siber seperti penipuan online, peretasan, dan hoaks," ujar Waketum PKB ini.
"Ini menunjukkan bahwa Polri sigap beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan berkomitmen melindungi masyarakat dari ancaman digital yang makin kompleks. Polri nggak hanya menjadi penegak hukum, tapi juga pelindung masyarakat di dunia digital yang kini jadi bagian penting kehidupan sehari-hari," tambahnya.
Rano menegaskan bahwa Komisi III DPR RI dan Polri merupakan mitra yang selalu bersinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ia berharap Polri terus melakukan inovasi dan perbaikan struktur agar semakin profesional dan terpercaya.
"Kami akan terus mendukung kawan-kawan Polri untuk memperkuat kelembagaannya. Langkah-langkah seperti ini adalah wujud nyata dari kepemimpinan yang inovatif dan responsif. Ini yang kita harapkan dari Polri sebagai mitra kami di Komisi III," ujar Rano.
Ia berharap dukungan dari Komisi III DPR RI dapat memperkuat langkah-langkah strategis Polri dalam menjaga keamanan nasional. Ia ingin reformasi ini dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi
Jawab Tantangan Siber
Sedangkan, Direktur Komunikasi PT Indonesia Indicator Rustika Herlambang mengapresiasi Polri membentuk Direktorat Reserse Siber di 8 polda di Indonesia. Rustika menilai perlunya sistem keamanan siber yang kuat dan menjangkau seluruh wilayah RI.
"Pembentukan Direktorat reserse siber di delapan Polda, yaitu Polda Sumut, Polda Metro Jaya, Polda Jabar, Polda Jateng, Polda Jatim, Polda Bali, Polda Sulteng, dan Polda Papua, merupakan bukti komitmen Polri untuk menjawab tantangan tren perkembangan kejahatan di dunia siber. Hal ini tentunya patut kita apresiasi dan kita dukung," kata Rustika.
Rustika menilai saat ini dunia digital semakin kompleks dan berpengaruh besar pada kehidupan masyarakat. Dia mengatakan dunia menghadapi ancaman besar dari paradoks kemajuan teknologi berupa revolution in all affairs.
"Karena nyaris menyasar pada semua sendi kehidupan. Termasuk di antaranya dampak negatif dari ancaman disinformasi dan misinformasi di tengah tengah kehidupan bermasyarakat," tuturnya.
Rustika mengatakan melalui pembentukan Direktorat Siber ditingkat Polda, maka diharapkan dapat memitigasi berbagai kejahatan di era kontemporer yang sebelumnya hanya ditangani oleh satuan setingkat unit di bawah naungan Direktorat Kriminal Khusus Polda Polda.
Sementara hal senada juga disampaikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mengapresiasi Polri yang membentuk direktorat baru di Bareskrim, yakni Direktorat Tindak Pidana Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) serta Pidana Perdagangan Orang (PPO). KemenPPPA mengaku akan mendukung kinerja Polri terkait perlindungan perempuan dan anak itu.
"Mengapresiasi dan mendukung pembentukan serta dioperasionalisasikannya Direktorat PPA dan PPO di Bareskrim Mabes Polri," kata Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA, Nahar.
Nahar berharap penyelesaian kasus perempuan dan anak lebih cepat dengan adanya direktorat baru di Bareskrim Polri tersebut. Sebab, kata dia, petugas yang menangani akan mengedepankan kepentingan perempuan dan anak.
"Dengan beroperasinya Direktorat baru tersebut, diharapkan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, penanganannya lebih cepat dalam 1 komando, komprehensif, sesuai kebutuhan layanan, dan didampingi oleh petugas-petugas yang selalu mengutamakan kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak," tutur dia.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak (PPA) dan Pidana Perdagangan Orang (PPO). Kapolri menunjuk Brigjen Desy Andriani sebagai Dirtipid PPA dan PPO Bareskrim Polri.
(cw1/Nusantaraterkini.co)
