Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka Dinilai super gemuk lantaran menteri dan wakil menteri yang baru saja dilantik lebih dari 100 orang.
Menurut Ekonom Senior Indef Fadhil Hasan, kabinet yang super gemuk ini bukannya mempercepat mimpi Prabowo untuk terwujud, tapi justru akan menjadi penghambat dan ujung-ujungnya target perekonomian, termasuk pertumbuhan 8 persen, akan sulit dicapai.
Baca Juga : Diisukan Jadi Kepala BRIN, Arif Satria Pakai Jas dan Dasi Biru ke Istana
"Jadi yang tidak terbayangkan itu bagaimana Pak Prabowo mengorkestrasi gerak dari kabinet yang super gemuk. By default, orang gemuk itu pasti lamban, tidak bisa lari. Kalau lari pun terseok-seok, dikalahkan yang lebih ramping. Jadi, size itu matters dalam hal efisiensi," katanya, Rabu (23/10/2024).
Baca Juga : Delapan Menteri Teknis Berkinerja Buruk, Raja Juli Nomor Dua
"Sekarang dengan kabinet super gemuk itu, bisa dikatakan dalam 1-2 tahun ke depan, gerakannya sudah pasti lamban. Padahal Pak Prabowo ingin gerakan cepat dalam menjalankan berbagai program dan visinya," imbuhnya.
Fadhil mengatakan permasalahan utama yang akan menghambat adalah koordinasi antara tujuh menteri koordinator yang baru saja dibentuk. Hal ini bahkan terjadi di masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo.
Baca Juga : Prabowo di Rakornas 2026: Indonesia Harus Waspada Hadapi Gejolak Dunia dan Perang Dunia III
"Kita tahu sekarang ini saja dengan kabinet Jokowi, SBY, presiden sebelumnya, masalah koordinasi itu merupakan persoalan pokok yang dihadapi menteri. Dengan pembentukan kabinet yang super gemuk, ditambah pembentukan kemenko baru, kepala badan, tidak bisa dibayangkan bagaimana koordinasi itu dilakukan di bidang-bidang tertentu," jelasnya.
Baca Juga : Rakornas 2026: Presiden Prabowo Tegaskan Pentingnya Persatuan Birokrasi dari Pusat hingga Desa
Selain koordinasi, masalah yang timbul dari kabinet super gemuk adalah kewenangan. Sebab, ia menilai ego sektoral di antar kementerian saja masih ada, apalagi di antara menko-menko nanti.
"Kita tahu orang itu tidak mau kewenangannya dikurangi, jadi akan timbul persoalan, pembagian kewenangan antar menteri," terangnya.
Baca Juga : Airlangga Pede Ekonomi Bisa Tembus 5,2 Persen Tahun 2025
Dengan kondisi ini, maka ia menilai dalam beberapa waktu ke depan, perlambatan kinerja Kabinet Merah Putih akan terlihat. Sebab, tata kelola akan menjadi kompleks dan lebih panjang sehingga bukanya efisien, malah justru akan menjadi pemberat keuangan negara.
Baca Juga : Ekonom Dorong RUU Perekonomian Nasional Buat Kemakmuran Rakyat
"Kabinet super gemuk tidak menjawab urgensi dari tantangan yang dihadapi dan tidak sejalan dengan apa yang ingin dicapai Prabowo, utamanya terkait program cepat terbaik," jelasnya.
(cw1/Nusantaraterkini.co)
