Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
nusantaraterkini.co, MEDAN – Kantor Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) menyerukan dilakukannya penyelidikan mendalam atas dugaan pelanggaran HAM yang terjadi saat gelombang aksi unjuk rasa di berbagai daerah Indonesia berujung kericuhan.
“Kami mendesak adanya investigasi yang cepat, menyeluruh, dan transparan terkait dugaan pelanggaran hukum HAM internasional, termasuk soal penggunaan kekuatan oleh aparat,” ujar juru bicara OHCHR, Ravina Shamdasani, Selasa (2/9/2025).
Shamdasani menegaskan, PBB mencatat adanya kekerasan dalam rangkaian aksi protes menolak tunjangan parlemen. Ia menyoroti indikasi penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat keamanan. “Dialog harus dikedepankan untuk merespons kegelisahan publik,” katanya.
Baca Juga : Kejari Binjai Geledah Kantor PUTR, Sita Dokumen Terkait Kasus Korupsi DBH Sawit
OHCHR juga mengingatkan pemerintah Indonesia agar tetap menjamin hak berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi sesuai standar hukum internasional.
“Seluruh aparat, termasuk militer ketika dilibatkan dalam penegakan hukum, wajib mematuhi prinsip dasar penggunaan kekuatan dan senjata api,” tegas Shamdasani.
Ia turut menekankan pentingnya kebebasan pers. “Media harus diberi ruang untuk melaporkan secara bebas dan independen,” imbuhnya.
Baca Juga : Kajari Binjai Geledah Kantor PUTR, Sita Dokumen Terkait Kasus Korupsi DBH Sawit Rp14,9 Miliar
Sejumlah aksi unjuk rasa dalam sepekan terakhir berakhir ricuh dan menimbulkan korban jiwa. Sedikitnya enam orang dilaporkan meninggal di Jakarta, Yogyakarta, dan Makassar. Sejumlah tokoh masyarakat menyerukan agar semua pihak menahan diri dan menjaga aksi tetap damai.
(Dra/nusantaraterkini.co).
