Ombudsman Sumut Minta Pemko Medan Kaji Ulang Rencana Parkir Berlangganan 1 Juli 2024
Sistem parkir ini nantinya akan mewajibkan pengendara membayar parkir setahun sekali
Nusantaraterkini.co, MEDAN - Ombudsman Sumatera Utara menanggapi perihal rencana perubahan sistem pembayaran parkir yang akan diberlakukan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Medan mulai 1 juli 2024.
Perubahan sistem tersebut yang sebelumnya e-parking menjadi parkir berlangganan.
Sistem parkir ini nantinya akan mewajibkan pengendara membayar parkir setahun sekali.
Sebagai tanda sudah berlangganan, kendaraan akan ditempeli stiker khusus.
Menurut Pjs Kepala Perwakilan Ombudsman Sumut, James Marihot Panggabean, perubahan sistem parkir menjadi berlangganan ini harus dikaji ulang. Jangan sampai, sistem ini menimbulkan benturan antara masyarakat dan juru parkir. Seperti benturan yang kerap terjadi pada sistem e-parking.
"Menurut saya, kebijakan Pemko Medan terkait stiker parkir bayar tahunan perlu dikaji ulang dan harus juga memperhatikan apa dasar hukum atas kebijakan/program tersebut," ucap Jemes.
Lanjutnya, perlu juga melihat sarana prasarana atas kebijakan stiker parkir tersebut.
Apakah sarana prasarana tersebut telah terpenuhi di setiap area parkir Kota Medan.
"Jangan kebijakan dibuat namun menimbulkan konflik antara pengemudi kendaraan dengan tukang parkir seperti beberapa bulan lalu yang disampaikan Pemerintah Kota Medan bahwa Kota Medan sudah parkir elektronik. Namun sarana belum tersedia, masyarakat yang berkonflik dengan tukang parkir," kata James lagi.
Dan yang terpenting, kata James, seluruh masyarakat khususnya di Kota Medan belum mengetahui jelas seperti apa evaluasi pengelolaan parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Medan.
"Publik harus diberitahu, jangan ujug-ujug merubah sistem parkir tanpa evaluasi yang jelas dari Dinas Perhubungan kepada masyarakat," pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Medan, Iswar Lubis menyebut, Pemko Medan akan menerapkan parkir berlangganan untuk parkir tepi jalan di Kota Medan.
Adapun tarif parkir berlangganan tersebut, yakni Rp90.000/Tahun untuk kendaraan roda dua, Rp130.000/Tahun untuk kendaraan roda empat, dan Rp170.000/Tahun untuk kendaraan jenis truk/bus.
(cw4/nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
NEWSPolresta Balikpapan Salurkan 10 Peserta Poliran ke Dunia Kerja
Herman Saleh Harahap·3 jam yang lalu -
NEWSPeringati HUT Kemenimipas, Rutan Kabanjahe Upacara Bersama Forkopimda Karo
Herman Saleh Harahap·4 jam yang lalu -
NEWS VIDEOPolisi Geledah Rumah Diduga Milik Irjen EH di Jakarta Selatan Terkait Kasus Penyadapan
4 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALPolda Kaltim Bongkar Delapan Kasus Siber Sepanjang 2026
Herman Saleh Harahap·5 jam yang lalu -
KOTA MEDANGodfried Lubis Desak Dirut PUD Pasar Tindak Oknum Pegawai Diduga Terlibat Jual Beli Kios
Herman Saleh Harahap·5 jam yang lalu -
KOTA MEDANRibuan Pencari Kerja Padati Poliran Career Expo Medan
Herman Saleh Harahap·5 jam yang lalu -
EKONOMIBI Balikpapan dan TPID Gelar Pasar Murah Jelang Nataru
Herman Saleh Harahap·6 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALMahasiswa UI Gugat Aturan Darurat Bencana ke MK
Herman Saleh Harahap·6 jam yang lalu -
KOTA MEDANPengerjaan Drainase Makan Korban, Wali Kota Diminta Tanggung Jawab
Herman Saleh Harahap·6 jam yang lalu -
NEWSSatgas Damai Cartenz Beri Dukungan Psikologi Personel di Kiwirok
Herman Saleh Harahap·7 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
