Soroti Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong, Prana Putra Sohe Desak Meritokrasi Diperketat dalam Penempatan Pejabat Lapas

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Anggota Komisi XIII DPR, Prana Putra Sohe mendesak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) menerapkan sistem merit secara ketat dalam penempatan pejabat di lingkungan lembaga pemasyarakatan (lapas).

Menurut Prana, penempatan pejabat lapas harus didasarkan pada kompetensi, kapasitas, dan rekam jejak. Hal itu dinilai penting untuk memperbaiki tata kelola pemasyarakatan sekaligus mencegah terjadinya berbagai penyimpangan di dalam lapas.

“Meritokrasi harus dilaksanakan. Jangan sampai orang yang tidak layak akhirnya ditempatkan pada posisi yang bagus. Penempatan jabatan harus berdasarkan kompetensi, kapasitas, dan rekam jejak,” ujar Prana dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama Dirjen Pemasyarakatan, Senin (28/9/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Prana menyusul mencuatnya temuan fasilitas mewah bagi narapidana di Lapas Cibinong. Ia menilai persoalan tersebut tidak semestinya hanya berujung pada pemberian sanksi kepada petugas di tingkat bawah.

Prana meminta Ditjenpas mengevaluasi persoalan secara menyeluruh, termasuk sistem manajemen, pembinaan, pengawasan, serta mekanisme penempatan pejabat struktural.

“Kita harus melihat sistem di dalam lapas secara menyeluruh. Kasihan petugas lapas selalu menjadi korban hanya karena kelemahan sistem yang ada di pemasyarakatan itu sendiri,” katanya.

Ia juga meminta Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) mengambil tanggung jawab atas pembenahan tata kelola pemasyarakatan.

Menurut Prana, pengisian jabatan strategis di lingkungan lapas harus dilakukan secara objektif dan transparan, dengan mengutamakan kemampuan dan rekam jejak calon pejabat.

“Pak Dirjen juga harus mempertanggungjawabkan persoalan ini secara penuh. Tanggung jawabnya adalah melakukan perubahan secara total, termasuk memastikan sistem merit benar-benar diterapkan,” ujarnya.

Selain sistem merit, Prana mendorong pembenahan sumber daya manusia (SDM) serta modernisasi teknologi pengawasan di seluruh lapas.

Ia menilai teknologi digital perlu dimanfaatkan untuk memperkuat sistem keamanan, kepegawaian, dan pelayanan pemasyarakatan. Menurutnya, digitalisasi dapat membantu mempersempit celah terjadinya pungutan liar maupun penyalahgunaan fasilitas di dalam lapas.

“Sentuh teknologinya, mulai dari sistem keamanan, kepegawaian, hingga pelayanan. Namun, penggunaan teknologi tersebut juga harus ditopang oleh orang-orang yang kompeten,” kata politikus PKB itu.

Prana mencontohkan transformasi yang dilakukan PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai gambaran pentingnya pembenahan sistem secara bersamaan.

Menurut dia, perubahan organisasi tidak cukup hanya mengandalkan pergantian personel. Pembenahan harus mencakup SDM, tata kelola, dan pemanfaatan teknologi.

“PT KAI bisa berubah karena sistem, teknologi, dan sumber daya manusianya dibenahi secara bersamaan. Pemasyarakatan juga harus berani melakukan perubahan fundamental seperti itu,” tuturnya.

Prana menilai keberadaan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) harus menjadi momentum untuk melakukan reformasi pemasyarakatan secara menyeluruh.

Dengan kewenangan dan dukungan anggaran yang lebih khusus, ia meminta pembenahan tidak berhenti pada kebijakan administratif, tetapi diwujudkan dalam perubahan pelayanan dan pengawasan di lapangan.

“Anggarannya sudah sendiri, menterinya sendiri, dan komisinya juga sendiri, jadi pemasyarakatan harus berubah. Semua aspek harus disentuh, termasuk penerapan meritokrasi,” pungkasnya. 

(LS/Nusantaraterkini.co).