Oknum Pimpinan DPRD Sumut Dikabarkan Jadi Makelar Proyek dan Jabatan

Nusantaraterkini.co,MEDAN-Salah satu pimpinan DPRD Sumut dikabarkan menjadi makelar proyek dan jabatan di Pemko Medan. Sejumlah pejabat di OPD Pemko Medan menjadi perhatian.

Seperti pejabat di Dinas PU, Dinas Perhubungan, dan Dinas PKPCKTR Kota Medan. Selain itu, proyek-proyek di dinas-dinas itupun kabarnya diatur oleh salah satu pimpinan DPRD Sumut.

Kabar salah satu pimpinan DPRD Sumut menguasai proyek dan mengatur jabatan OPD Pemko Medan itupun telah ramai dibicarakan oleh para kontraktor di Kota Medan.

Tokoh Muda Gen Z Sumut Rudi Hutabarat mengatakan dirinya juga mendapatkan kabar tersebut, salah satu pimpinan DPRD Sumut mengatur di Dinas PU Medan.

"Kabarnya inisial RA," ucap Rudi kepada wartawan di Dazz Coffee, Teladan Medan, Kamis (25/6/2026).

Menurut Rudi yang beberapa kali aksi unjukrasa di Dinas PU, Pemko Medan kini sudah berubah menjadi ladang kotor oknum politik yang mencari kekayaan secara pribadi dan kelompok. Situasi itupun, kata Rudi, harus menjadi atensi Walikota Medan Rico Waas agar sistem birokrasi Pemko Medan tidak ternodai.

Menurutnya, Walikota Medan Rico Waas harus mampu meradam monopoli proyek yang terjadi di Dinas PU, Dinas Perhubungan, dan Dinas PKPCKTR Kota Medan, yang kabarnya ramai akibat kelakuan dari oknum salah satu pimpinan DPRD Sumut.

"Kontraktor juga mau makan di Medan ini, jangan hanya kelompok mereka saja yang mengusai proyek Pemko Medan untuk memperkaya diri. Jika Rico Waas tidak mampu menertibakan oknum itu, ada dugaan beliau juga bagian dari politik kotor tersebut," tegas Rudi Hutabarat.

Rudi pun memastikan akan terus mengkritisi politik kotor yang terjadi di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan yang dipimpin Rico Waas.

"Kita tidak akan berhenti mengkritisi jika mereka tidak sadar diri. Dinas PU, Dinas Perhubungan, dan Dinas PKPCKTR Kota Medan sudah menjadi bukti saat ini terjadinya politik kotor tersebut," tutupnya.

Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK) sebelumnya telah berulang kali melakukan aksi unjuk rasa di Kejati Sumut. Aksi yang mereka lakukan untuk mengungkap politok kotor soal pengkondisian proyek yang terjadi di Dinas PU, Dinas Perhubungan, dan Dinad PKPCKTR Medan.

(Akb/Nusantaraterkini.co)