Gubernur Sumsel Bentuk Lima Unit BPBD Kecamatan untuk Atasi Karhutla di OKI

Nusantaraterkini.co, OGAN KOMERING ILIR - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Herman Deru menginisiasi pembentukan lima unit Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat kecamatan untuk memperkuat pencegahan serta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Minggu (4/10/2026).

Langkah strategis tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Evaluasi Penanganan Karhutla bersama 101 kepala desa, camat, Pemerintah Kabupaten OKI, serta unsur TNI dan Polri di Desa Sungai Bungin, Kecamatan Pangkalan Lampam, OKI.

“Kita berkoordinasi dengan 101 kepala desa, lima kecamatan bersama Pak Bupati dan BPBD serta unsur TNI. Kita ingin menyelesaikan persoalan kebakaran yang saat ini sedang terjadi dan tentu mencegah untuk masa yang akan datang,” ujarnya dalam keterangan, Senin (5/10/2026).

Lima kecamatan yang ditetapkan sebagai lokasi awal pembentukan unit khusus tersebut meliputi Kecamatan Cengal, Pampangan, Tulung Selapan, Pangkalan Lampam, dan Sungai Menang.

Menurutnya, kehadiran unit BPBD kecamatan ini dirancang untuk mempercepat respons di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

Dalam implementasinya, Pemprov Sumsel dan Pemkab OKI akan menerapkan skema berbagi peran. Pemerintah provinsi bertanggung jawab mendukung penyediaan peralatan pemadaman, sementara pemerintah kabupaten menyiapkan sumber daya manusia (SDM) serta lokasi operasional.

“Provinsi dan kabupaten akan bekerja sama. Provinsi akan drop peralatannya, kabupaten menyiapkan SDM dan tempatnya,” jelasnya.

Selain infrastruktur kelembagaan, Herman Deru memastikan pemerintah akan segera mendistribusikan bantuan sumur bor dan mesin pemadam ke wilayah-wilayah yang membutuhkan berdasarkan aspirasi para kepala desa di lapangan.

Sebagai penguatan pencegahan jangka panjang berbasis masyarakat, Herman Deru turut mendorong replikasi Peraturan Desa (Perdes) Jermun di Kecamatan Pampangan yang telah berjalan sejak 2017 untuk dijadikan prototipe nasional dalam pencegahan karhutla dengan memanfaatkan sanksi hukum adat.

"Yang paling penting adalah ada acuan tadi di Desa Jermun, Pampangan untuk dijadikan prototipe Perdes pencegahan pembakaran lahan, menggunakan hukum adat sebagai sanksi," terangnya.

Ia meminta Pemkab OKI segera menindaklanjuti konsep tersebut melalui koordinasi bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) agar desa-desa rawan karhutla memiliki payung hukum preventif yang kuat.

Tidak hanya fokus pada pemadaman dan pencegahan, Herman Deru juga menekankan pentingnya mengaktifkan kembali lahan-lahan tidur yang selama ini rentan memicu pergerakan api secara luas.

“Terakhir kita ingin lahan-lahan ini diaktivasi menjadi lahan produktif. Rata-rata yang terbakar di OKI ini adalah yang terbengkalai dan belum terkelola dan merembet ke mana-mana,” ungkapnya.

Di sela peninjauan lapangan, Herman Deru menegaskan bahwa sinergi lintas sektor ini akan menjadi role model penanganan karhutla terpadu di Kabupaten OKI.

“Untuk unit BPBD ini kita jadikan role model dulu di OKI untuk lima kecamatan rawan ini. Nanti Pak Bupati berdasarkan legal standing surat dari Gubernur membuat SK atau Peraturan Bupati, menyiapkan tempat dan personelnya. Peralatannya nanti di-backup provinsi,” pungkasnya.

(Tia/Nusantaraterkini.co)