Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
nusantaraterkini.co, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian memberikan restu dan mengizinkan kepala daerah terpilih mengganti pejabat lingkup pemerintah daerah (Pemda).
Namun, restu dan izin itu dinilai bisa memicu kegaduhan baru.
"Pergantian pejabat di lingkungan Pemda akan sangat tendensius, subyektif, dan soal suka atau tidak suka yang akan menghasilkan kegaduhan-kegaduhan di setiap pemerintahan daerah," kata Direktur Eksekutif Indonesia Raya, Fadil Rumakefing dikutip RMOL, Sabtu (25/1/2025).
Baca Juga : Prabowo Sempatkan Mampir ke Toko Buku Langganan saat Kunjungan ke India
Fadil menyayangkan, seharusnya Tito paham cita rasa politik di daerah berbeda dengan kondisi secara nasional.
"Ternyata Tito tidak paham politik daerah itu berbeda dengan nasional. Meski dalil Tito berkaitan chemistry dalam team work, tapi itu tidak menjamin," jelasnya.
"Saya khawatir, izin Mendagri ini justru akan mengganggu fokus kerja setiap kepala daerah dalam membangun daerahnya," tandasnya.
Baca Juga : Terungkap Indentitas Jasad Tanpa Kaki dan Kepala di Dalam Koper, Ternyata Wanita Cantik Berusia 29 Tahun
Mendagri Tito sebelumnya mengizinkan kepala daerah terpilih untuk mengganti pejabat di lingkungan pemerintahan yang dipimpin setelah dilantik. Hal itu ia sampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPR RI, Selasa (21/1/2025) lalu.
“Kami izinkan supaya kepala daerah betul-betul bisa didukung oleh team work yang sesuai, satu chemistry (kecocokan) dengan yang bersangkutan. Ini demi sebuah organisasi pemerintahan yang sehat,” dalil Tito.
(Dra/nusantaraterkini.co).
