Menangis saat Bacakan Tuntutan, Unjuk Rasa Kaum Perempuan Menolak Rezim Represif di Medan Berkabung

nusantaraterkini.co, MEDAN - Gelombang unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok perempuan di kota Medan, di titik Nol Kota Medan, Kecamatan Medan Barat, pada Sabtu (6/9/2025) berlangsung haru. Annisa Sheren pegiat isu perempuan menangis saat membacakan pernyataan sikap mereka.

“Jangan biarkan arena perlawanan ini kosong. Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan,” serunya.

Menurut Shereenn, aksi ini bukan hanya bentuk protes, tapi juga ajakan kepada kaum muda untuk tidak takut bersuara. “Sekecil apa pun suara, sekecil apa pun perjuangan, harus tetap disampaikan,” kata Annisa yang disusul dengan tangis. Suaranya bergetar namun tegas.

Saat yang bersamaan, gelombang unjuk rasa, kata Annisa, adalah akumulasi kemarahan masyarakat yang sudah kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Mereka menyoroti kebijakan yang dianggap lebih menguntungkan oligarki ketimbang berpihak kepada rakyat, terutama kelompok rentan.

Aksi yang mereka gelar itu berlangsung tepat di Jalan Pos. Atribut mereka didominasi warna merah muda dan hijau. Massa datang dari berbagai komunitas: perempuan, disabilitas, masyarakat adat, mahasiswa, hingga kelompok masyarakat miskin kota. Dengan dress code merah muda dan hijau warna yang mereka sebut sebagai simbol perlawanan, mereka bergantian berorasi, membacakan puisi, serta menyanyikan lagu-lagu perlawanan.

Massa aksi menyatakan sedang mengawal 17+8 tuntutan. Sebanyak 17 tuntutan diberi tenggat 5 September 2025, sedangkan delapan lainnya setahun ke depan.

“Masih banyak tuntutan yang belum dipenuhi. Kita harus terus mengawalnya,” kata Annisa.

Kritik diarahkan pada berbagai kebijakan satu dekade terakhir: Omnibus Law yang merugikan buruh; pelemahan KPK; proyek food estate yang merampas tanah rakyat; manipulasi regulasi demi dinasti politik; hingga kenaikan PPN dan rancangan undang-undang yang dianggap melanggengkan kekuasaan aparat.

Tema aksi kali ini “Tunjang Mundur Rezim Kekerasan.” Massa menyoroti gaya kepemimpinan Presiden Prabowo yang mereka nilai sarat dengan “maskulinitas toksik.”

Alih-alih memberi ketenangan, ujar mereka, Prabowo justru menonjolkan narasi kekuatan dan dominasi. Salah satunya dengan janji memberikan kenaikan pangkat kepada polisi yang terluka dalam aksi unjuk rasa.

“Negara bukan barak. Demokrasi bukan arena komando. Sudah saatnya kita meninggalkan warisan patriarki militeristik,” kata Shereenn.

Bagi massa aksi, perlawanan ini harus terus dirawat. “Api ini tidak boleh padam,” begitu pesan yang mereka gaungkan dari jantung Kota Medan.

Selain menyoroti kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat, seruan solidaritas untuk sepuluh nyawa yang hilang dalam unjuk rasa periode 25 Agustus hingga 2 September 2025 juga mereka suarakan.

“Ini harus dicatat. Mereka bukan sekadar angka. Kami menyebutnya pahlawan,” ujar Lusty Ro Malau dari Perempuan Hari Ini (PHI).

Aksi itu berlangsung hingga hari gelap. Mereka mengakhiri aksi dengan menempelkan cap tangan ke atas kain panjang berwarna putih. Jiplakan jari-jari itu terlihat berwarna merah muda. Bagi mereka, itu simbol perlawanan.

(Cw7/Nusantaraterkini.co)