Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menegaskan perlunya memperkuat sinergi antarelemen bangsa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Demikian disampaikan Nawawi saat memberi sambutan di acara peringatan Hari Korupsi Sedunia (Hakordia) di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (12/12/2023).
Baca Juga : GrabMart Meningkat, Pedagang Pasang Promo untuk Tingkatkan Rating Toko
"Sengaja kami mengambil tema Sinergi Untuk Memberantas Korupsi Untuk Indonesia Maju. Kami merasa sinergi antarelemen semua bangsa perlu diperkuat," ujar Nawawi.
Baca Juga : Legislator Harap uu pariwisata atasi kebocoran ekonomi nasional
Adapun upaya pencegahan korupsi antara lain yaitu Undang-undang (UU) KPK Nomor 19 Tahun 2019. Khususnya tindakan pencegahan (LHKPN dan gratifikasi), monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara di Pasal 6.
Selain itu Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Kemudian Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Ratifikasi Konvensi Anti Korupsi PBB (UNCAC 2023) UU Nomor 7 Tahun 2006.
Baca Juga : Pilih Bertahan di Eropa, Ole Romeny Tolak Tawaran Gabung Persib Bandung
Nawawi menekankan bahwa pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan hanya melalui aspek kelembagaan dengan pembentukan lembaga unit kerja baru, aspek regulasi melalui menerbitkan peraturan perundang-undangan atau hanya berdasar kinerja aparat penegak hukum.
Baca Juga : Kalahkan Wolves 2-1, Mikel Arteta Akui Arsenal Sempat Tampil Mengecewakan di Babak Pertama
"Sinergitas gerak dan seluruh elemen bangsa adalah keniscayaan untuk bergerak maju. Sekali lagi bukan hanya sinergi antaraparat penegak hukum tetapi juga sinergi antarpemerintah dengan masyarakat termasuk di dalamnya dunia usaha," tegasnya.
Selain itu, Nawawi mengungkapkan bahwa sinergitas dan penggunaan teknologi informasi dalam upaya pemberantasan korupsi merupakan suatu keharusan setelah pihaknya mengamati fenomena perkembangan teknologi informasi.
Pemerintah, kata dia, sudah menerbitkan dan menetapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) Nasional. Menurutnya, saat ini hanya tinggal bagaimana mengimplementasi government teknologi ini di akselerasi dengan pimpinan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Baca Juga : Pria Bersimbah Darah di Pemakaman Kristen Patumbak, Diduga Korban Penganiayaan
"Salah satu implementasi SPBE adalah Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Secara elektronik proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan dan hasil pembangunan dari tingkat desa hingga pusat terhubung dalam SIPD," sebutnya.
KPK menilai sistem keuangan terpadu (SPID) ini selain untuk mencegah korupsi juga dapat mendorong efisiensi dan efektivitas anggaran pemerintah. Selain itu, disebutkan, teknologi informasi juga telah mendorong 14 kementerian lembaga di pusat dan pemerintah daerah pada Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (Simbara).
Nawawi menjelaskan Simbara ini bertujuan untuk memperbaiki tata kelola batu bara secara signifikan termasuk mencegah penyeludupan ekspor dan praktek yang merugikan penerimaan negara. Selain itu, pemenuhan kewajiban pengusaha untuk membayar PNBP, pajak penghasilan dan penyediaan batu bara untuk domestik DMO dapat dimonitor melalui Simbara.
"Tahun 2024 sistem ini akan diimplementasikan kepada community nikel dan timah," kata Nawawi.
Sistem logistik nasional juga telah menggunakan teknologi informasi. KPK menilai integrasi sistem dan koordinasi 18 kementerian lembaga dan dunia usaha pada pelabuhan laut telah berhasil menurunkan waktu dan biaya di pelabuhan.
Nawawi menyebut diawali dari 14 pelabuhan besar yang kini digitalisasi proses telah melebar pada pelabuhan udara bahkan 1.400 terminal khusus (tersus).
Sementara itu, Nawawi mengatakan pendidikan anti korupsi berupa penanaman nilai-nilai integritas aparat pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi jangka panjang. Dia menyebut investasi penanaman nilai-nilai integritas ini berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Kementerian Agama serta kelompok masyarakat.
"Penyuluh anti korupsi telah mencapai lebih dari 3 ribu orang. Mereka adalah masyarakat yang siap menyuluh masyarakat lain setelah mendapat pembekalan berupa sertifikasi kompetensi dari Komisi Pemberantasan Korupsi," pungkasnya.
Pada kesempatan Harkodia 2023 ini, KPK menggelar secara khusus untuk pencegahan suap di sektor swasta. Puncak Hakordia 2023, Rabu (13/12/2023) juga digelar serangkaian kegiatan penghargaan pemenang lomba penulisan jurnalistik, pelapor gratifikasi inspiratif, lembaga tinggi negara yang berinisiatif dan progresif dalam pengaturan konflik kepentingan serta lelang untuk barang-barang gratifikasi.
(HAM/nusantaraterkini).
