KPK Beberkan Ada Dua Lembaga Coba Lakukan Manipulasi pada SPI

KPK Beberkan Ada Dua Lembaga Coba Lakukan Manipulasi pada SPI

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan dua lembaga yang ditemukan mencoba melakukan manipulasi pada Survei Penilaian Integritas (SPI).

Baca Juga : Indeks Korupsi Turun, DPR Sebut Strategi Pemberantasan Korupsi Belum Efektif

Dua lembaga tersebut adalah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Baca Juga : Perkuat Integritas Seleksi PTN, KPK Serahkan Buku Antikorupsi kepada MRPTNI di Forum SNPMB 2026

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, pada awalnya pada pemungutan SPI ini diberikan daftar nama pegawai. Kemudian, KPK secara random mengirimkan WhatsApp (WA) Blast, yang membuat beberapa pegawai langsung menjawab ke KPK.

“Nah ternyata ada edaran, semua yang dapat survei tolong kumpulkan dulu di Google Form, nanti kita yang masukin langsung ke KPK’ pengaturan itu dalam bentuk mengkoordinasikan pengisian itu,” katanya di Gedung Juang KPK, Jumat (26/1/2024).

Baca Juga : PW Persis soal Dugaan Korupsi Kuota Haji: Tak Boleh Ada Kekebalan Hukum

Pahala mengungkapkan, padahal SPI ini harusnya rahasia dan kepala kantornya harusnya tidak tahu apa yang diisi oleh pegawai.

Baca Juga : Cegah Manipulasi, Komisi II Desak Pemerintah Evaluasi Sistem Absensi ASN

“Tapi dengan taruh di Google Form, jadi bisa dilihat semua, dikoordinir baru masuk ke kita. Masa iya gitu, pegawai ada 150 orang semua pendapatnya sama,” jelasnya.

Hal inilah yang disebutkannya dilakukan oleh Kabupaten Boyolali dan kementerian investasi/BKPM.

Baca Juga : SPI Asahan Gelar Muscab ke-3: Komitmen Perjuangan Agraria dan Kemandirian Petani

“Dan saya bersurat. Saya bilang, nggak boleh. Diperbaiki tapi balik lagi masih sama juga. Ya sudah lah kita nggak publikasikan,” ceritanya. 

Baca Juga : Serikat Tani Soroti Penetapan Harga Gabah, Ketua DPD Minta Bapanas Libatkan Stakeholder

Kemudian, ia mengatakan teruntuk Kementerian Pertahanan (Kemenhan) nanti akan diperiksa. Karena seingatnya memang ada beberapa yang tahun lalu ikut, tapi tahun ini tidak kirim data.

“Dia ikut tapi nggak ngirim data, ya kan nggak bisa kita random, kita sample siapa yang mau ditanya. Terutama data eksternal. Jadi macam-macam ada yang mau data internal aja, ada yang mau data internal eksternal lengkap, terbuka semua, ada yang mau cuma unit ini saja, unit lainnya nggak mau. Tapi nanti kita lihat ya, yang Kemenhan, TNI, segala macam itu,” jelasnya.

Kemudian, ia mengungkapkan jika memang berniat untuk melihat detailnya, bisa melalui jaga.id pada hari Senin (29/1/2024).

Sementara itu, KPK telah merilis hasil SPI periode 2023. Adapun hasil indeks integritas nasional pada survei ini adalah 70,97.

(mr6/nusantaraterkini.co)