Berita Unggulan

Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita

Serikat Tani Soroti Penetapan Harga Gabah, Ketua DPD Minta Bapanas Libatkan Stakeholder

LaNyalla menilai, penetapan HPP gabah oleh pemerintah harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat

AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.(Foto: istimewa)
AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.(Foto: istimewa)
A A

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Indonesia () menilai penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah oleh Badan Pangan Nasional () tidak memberikan keuntungan kepada petani.

Menanggapi ini, Ketua DPD RI AA Mahmud Mattalitti meminta Bapanas dalam membuat kebijakan penetapan harga harus melibatkan semua stakeholder, sehingga mendapat informasi dan fakta lapangan yang lebih riil, selain data dari BPS dan instansi lain.

"Libatkanlah petani atau organisasi petani secara lebih bermakna, sehingga kebijakan yang dibuat bisa mencapai win-win. Jangan sampai muncul tanggapan penetapan HPP gabah tersebut justru lebih berpihak kepada pengusaha penggilingan beras yang selama ini menjadi penentu harga di tingkat konsumen," katanya, Selasa (11/6/2024).

menilai, penetapan HPP gabah oleh pemerintah harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat. Sebab yang terjadi di lapangan, tak sedikit petani yang terpaksa menjual gabahnya di bawah harga HPP yang telah ditetapkan. Tentu hal ini akan mengganggu produksi beras nasional.

Apalagi, pemerintah mencanangkan program swasembada pangan atau kemandirian pangan, di mana salah satu titik tekannya adalah meningkatkan perekonomian lokal.

"Intinya, serikat tani atau organisasi petani meminta jangan sampai harga terlalu rendah," urainya.

Sebagaimana diketahui, dalam Perbadan Nomor 4/2024, Bapanas menetapkan keting panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp6.000 per kilogram, dengan kualitas kadar air maksimal 25 persen dan kadar hampa maksimal 10 persen.

Untuk GKP di tingkat penggilingan, pemerintah mematok HPP sebesar Rp6.100 per kilogram dengan kualitas kadar air maksimal 25 persen dan kadar hampa maksimal 10 persen. Kemudian, HPP gabah kering giling (GKG) di penggilingan sebesar Rp7.300 per kilogram dengan kualitas kadar air maksimal 14 persen dan kadar hampa maksimal 3 persen.

Menanggapi penetapan itu, Ketua Henry Saragih menilai HPP gabah tersebut belum menguntungkan para petani secara memadai lantaran kenaikan modal produksi terutama untuk sarana produksi dan tenaga kerja. Menurutnya, produksi gabah saja sudah mencapai Rp6.000 per kg.

"Hitungan kita, semestinya ditingkat petani minimal Rp7.000 per kg," ujar Henry.

(cw1/nusantaraterkini.co)

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait

Berita Terbaru