PW Persis soal Dugaan Korupsi Kuota Haji: Tak Boleh Ada Kekebalan Hukum
Ketua PW Persatuan Islam (PW Persis) Jakarta, Ustaz Sofyan Munawar turut komentar terkait dugaan korupsi kouta haji 2024. PW Persis Jakarta mendorong
nusantaraterkini.co, JAKARTA - Ketua PW Persatuan Islam (PW Persis) Jakarta, Ustaz Sofyan Munawar turut komentar terkait dugaan korupsi kouta haji 2024. PW Persis Jakarta mendorong aparat penegak hukum mengusut tuntas para pelaku manipulasi kuota haji.
“Tidak boleh ada kekebalan hukum bagi siapa pun yang merampas hak umat, terlebih dalam perkara ibadah. Umumkan hasil penyelidikan secara terbuka kepada publik, hukumlah mereka seadil-adilnya, dan pastikan hak umat dikembalikan,” ujar Ustaz Sofyan, Jumat (15/8/2025).
Dia menyatakan bahwa haji adalah panggilan suci dari Allah Swt, sebuah perjalanan suci yang didambakan setiap muslim sepanjang hidupnya.
"Setiap kursi dalam kuota haji bukan sekadar angka, tetapi amanah besar, impian panjang, dan doa yang dipanjatkan bertahun-tahun lamanya," katanya.
Menurut Ustaz Sofyan, perbuatan korupsi dan penyalahgunaan kuota haji merupakan luka yang menoreh hati umat, karena menyentuh urusan ibadah yang paling mulia. Ia menerangkan, kuota haji adalah hak umat yang harus disampaikan kepada yang berhak sesuai aturan.
"Mempermainkan kuota haji, baik dengan memperjualbelikan, memberikan kepada yang tidak berhak, atau menghalangi yang berhak adalah pengkhianatan terhadap amanah Allah dan amanah umat," tutur Ustaz Sofyan.
“Perbuatan ini termasuk kejahatan moral dan agama, karena merampas hak orang yang telah bersusah payah mempersiapkan ibadahnya,” sambungnya.
Lebih lanjut, ia menyebut mempermainkan kuota haji sebagai bentuk kezaliman karena merampas hak umat yang seharusnya dapat menunaikan ibadah haji.
"Kezaliman ini bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga dosa besar yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt," ujarnya.
Dalam kesempatan ini, PW Persis Jakarta mendesak Kementerian Agama RI untuk menjelaskan secara terbuka proses distribusi kuota haji 2023–2024 dan menjamin tidak ada pihak yang diistimewakan dengan imbalan atau koneksi.
Ia menegaskan, amanah ini harus dikelola dengan sistem yang bersih, terbuka, dan diawasi bersama.
Ustaz Sofyan juga mengajak seluruh umat Islam dan para penyelenggara bimbingan haji untuk tidak ikut dalam praktik jual beli kuota haji, serta berani menolak segala bentuk pungutan liar atau gratifikasi terkait haji, dan melapor jika melihat penyimpangan.
"Kita berharap negeri ini memiliki pemimpin yang takut kepada Allah, mencintai keadilan, mampu memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya serta dibersihkan dari para pengkhianat amanah dan orang-orang zalim," pungkasnya.
(cw1/nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
HUKUM DAN KRIMINALDemi Sabu dan Judi Online, Pria Pengangguran Nekat Todong Penghuni Indekos
Rozie Winata·28 menit yang lalu -
SUMSELProgram Minggu Kasih, Kapolda Sumsel Serap Aspirasi Jemaat Gereja HKBP dan Serahkan Sarana Kontak Pengaduan
Rozie Winata·37 menit yang lalu -
SUMSELLRT Sumsel Sedot APBN Rp300 Miliar per Tahun, Gubernur Sebut ‘Wajar’
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
INTERNASIONALDarurat Kemanusiaan, 70.000 Tenda Pengungsi di Gaza Terendam Banjir Ekstrem
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
SUMUTKA Sribilah Utama Berhenti di Stasiun Lima Puluh dan Perbaungan Mulai 1 Desember 2026
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
SUMSELIntegrasi Pelabuhan Tanjung Carat dan Boom Baru Jangan Saling Mematikan
Rozie Winata·3 jam yang lalu -
PERISTIWAHelikopter Water Bombing BNPB Jatuh di Sungai Barito, Seluruh Kru Selamat
Rozie Winata·4 jam yang lalu -
OLAHRAGAManchester City Telan Tiga Kekalahan Beruntun, Enzo Maresca Siapkan Evaluasi Menyeluruh
Rozie Winata·4 jam yang lalu -
-
INTERNASIONALPresiden Israel Tunjuk Saingan Netanyahu Bentuk Pemerintahan Baru
Herman Saleh Harahap·5 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan